Pansus Angket: Garda Terdepan Penegakan Hukum Adalah Polri, Bukan KPK

Anggota Komisi III DPR Eddy Kusuma Wijaya (dok. KM) Anggota Komisi III DPR Eddy Kusuma Wijaya (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Pemikiran-pemikiran atau masukan dari sejumlah kalangan akademisi, politisi dan pengamat terkait pembentukan Densus Tipikor Polri untuk memberantas korupsi dinilai sama dengan sentimen di DPR. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Pansus Angket Eddy Kusuma Wijaya saat ditemui KM kemarin, Jumat 20/10 di ruang kerjanya.

Eddy melihat korupsi di negara ini sudah sangat masif, terstruktur dan sistematis, sehingga perlu penanganan serius dari semua stakeholder.

“Oleh karena itu, dibentuklah KPK, karena tuntutan reformasi pada waktu itu, bahwa pada Orde Baru korupsi sudah sangat terstruktur dan dilakukan secara berjamaah. Saat Orde Baru banyak spekulasi bermunculan bahwa hukum saat itu tumpul tidak bisa diharapkan sebagaimana mestinya,” lanjut politisi PDIP itu.

“Karena pada waktu itu Polri dan Kejaksaan dianggap dalam sistem penegakan hukum belum mampu tegak/adil. Tapi sebetulnya, garda penegak hukum terdepan itu polisi kemudian kejaksaan. Itulah sistem hukum di tata negara kita,” jelas Eddy.

Eddy menyesali, dalam 15 tahun perjalanan KPK, seiring perjalanan polisi dan kejaksaan, malah terkesan korupsi di negara ini semakin marak. “Sehingga ada analisis, evaluasi bagimana kita harus menekan laju korupsi, dan seharusnya kita perlu me-warning KPK.  Dan kita juga perlu memfungsikan polisi sebagaimana mestinya. Kita perlu memfungsikan kejaksaan gimana fungsinya, sebagaimana menurut UU yang berlaku,” lanjutnya.

Dan itu dasar pemikiran-pemikiran kita untuk mendorong terbentuk nya densus tipikor. Supaya polri yang awalnya dianggap tidak efisien kemudian kita didorong agar kembali dipercaya masyarakat. Agar mampu menjadi sistem garda terdepan di hukum sistem negara kita ini,” tandas Eddy.

“Dari hasil analisa dan evaluasi kita di DPR, bagaimana Densus Tipikor ini agar mampu menegakkan hukum secara maksimal untuk mampu mempunyai perannya kembali sebagai penegak hukum di Indonesia, karena itulah kita setuju pembentukan Densus Tipikor ini.”

Eddy menambahkan, sebetulnya Densus Tipikor bukanlah hal yang baru. “Di polisi itu ada Direktur Tipikor. Mereka sudah berjalan, tapi belum maksimal,” katanya.

Selain itu, menurut Eddy ada kesan bahwa di KPK itu penyidik dan jaksanya lebih baik daripada di Polri dan Kejaksaan. “Sementara analisis kita ternyata ada yang lebih, yaitu di sistem penggajian. Karena gaji seorang penyelidik, penyidik, penuntut, [di KPK] jauh lebih besar dibanding Polri dan [Kejaksaan], inilah yang menjadi pemikirian,” sambungnya.

“Penyelidik, penyidik dan penuntut di KPK itu adalah dari Polisi dan Jaksa, kok bisa lebih baik?”

“Harapan kita dengan kesetaraan gaji yang lebih tinggi itu mampu menberikan kinerja yang lebih baik dari Densus Tipikor ini,” jelas Anggota Komisi III DPR itu.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*