Pansus Angket: “Dorongan DPR untuk Memperkuat KPK, Bukan Melemahkan” 

Politisi PDIP Eddy Kusuma Wijaya (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Pansus Angket KPK kembali menekankan agar KPK bekerja sesuai Undang-undang, dan menegaskan bahwa tujuan hak angket bukan untuk melemahkan KPK, tapi justru untuk memperkuat lembaga anti rasuah itu. 
“DPR ini adalah badan pengawasan tertinggi di dalam negara kita dan di dalam sistim hukum tata negara, maka dari itu kita harapkan KPK betul-betul melaksanakan tugasnya sesuai aturan UU, jangan ada penyimpangan, apalagi penyimpangan yang bersifat pribadi,” ujar Anggota Komisi III DPR yang juga Wakil Ketua Pansus Angket Eddy Kusuma Wijaya, usai RDP dengan Kejagung, Rabu, 11/10, Gedung Nusantara 1 Senayan Jakarta.

“Dan secara periodik [KPK] harus melaporkan semuanya kepada Presiden, DPR dan BPK dan ini sudah jelas semuanya. KPK nggak boleh membantah lagi,” ucapnya. 

“Kemudian di dalam tugasnya KPK ini sudah berkali kali kita ingatkan bahwa  tugasnya kordinasi dan supervisi terhadap kejaksaan dan polri. Kemudian juga sebagai trigger mechanism, khususnya terhadap jaksa dan Polri dan instansi yang lain dalam sistem pemberantasan korupsi,” sambung Eddy.

“Dan secara politis, KPK harus didorong oleh DPR. Kalo tidak gimana? kan yang membuat KPK itu DPR,” lanjut Eddy.

Menurut Eddy, KPK terkesan berjalan sendiri, dan dari orang-orangnya selalu berganti-ganti kemudian tidak semuanya ahli hukum. “Jadi mungkin ada niat lain yang ingin menyimpangkan aturan yang  ada disana,” ujar politisi PDIP itu.

Eddy meyakini, munculnya hak angket karena KPK terkesan berjalan tidak sesuai prosedur yang sudah diatur oleh hukum, jadinya KPK terkesan berjalan tidak sesuai prosedur, jadi menurut Eddy, KPK jangan menganggap ini sebagai musuh atau lain-lain.

“Anggaplah suatu hal yang bisa menguatkan KPK, karena tanggung jawab KPK bukan hanya di tangan komisioner tapi tanggung jawab KPK itu ada di DPR, ada di rakyat, dan juga di pemerintah.”

“Maka dari itu,mari kita dukung, mari kita sama sama menguatkan KPK ini, sehingga KPK ini sesuai dengan harapan kita dulu, tuntuntan reformasi dan sesuai dengan pemikiran-pemiliran para pemikir yang menciptakan KPK serta UU Tipikor, untuk  memberantas korupsi di Negara ini,” pungkas Eddy.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Angket itu mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menemukan “banyak sekali” penyimpangan oleh KPK.

“Dari temuan-temuan pansus  ini masih banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan KPK baik dari segi kelembagaan, kewenangan, pengunaan keuangan dan SDM, ini yang  perlu kita perbaiki. Sehingga KPK   harusnya terbuka, kalau KPK betul-betul bekerja untuk rakyat,” ucap Eddy.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*