KUPAS KOLOM: Episode Sang Pembela: Feodalisme Politik

"Sang Pembela" Sugeng Teguh Santoso (istimewa)

Oleh: Sugeng Teguh Santoso, “Sang Pembela”

Feodalisme sebagai nilai lama telah “membentuk” watak inferior warga kebanyakan, yang miskin, marjinal. Warga kebanyakan secara sukarela menempatkan diri mereka di bawah para bangsawan, yang mengklaim sebagai utusan Tuhan di dunia; mereka berjalan beringsut, menundukkan wajah ketika berpapasan. Posisi ini menjadikan manusia yang sama sederajat sebagai mahluk Tuhan menjadi berjarak. Bagi warga kebanyakan adalah anugerah ketika bangsawan menyapa mereka, bahkan rela anak gadisnya dijadikan pemuas birahi manusia dengan gelar bangsawan tersebut dengan bungkus selir. Tidak ada harapan bagi warga dapat berdiri sejajar, berbicara menyampaikan aspirasi dengan terbuka, seluruh hidup mereka dipercaya adalah anugerah para bangsawan tersebut.

Feodalisme kultural saat ini telah surut, dibongkar zaman oleh para pembaharu. Para pembaharu pemikiran yang muncul juga dari kalangan bangsawan juga rakyat kebanyakan; Kartini, Soekarno, Muso, Karto Suwiryo, Tan Malaka dan lain-lain yang bicara tentang kesetaraan, demokrasi, kedaulatan warga/rakyat, kesejahteraan umum. Bahkan sisa feodalisme kultural yang secara politik nyata dalam wujud kuasa kerajaan Mataram, saat ini bertransformasi menjadi raja yang melayani rakyat, dengan tokohnya Sultan Hamengkubuwono IX yang terkenal dengan sikap Tahta untuk Rakyat.

Feodalisme kultural memang telah tenggelam digusur zaman, akan tetapi roh feodalisme itu masih mencengkeram warga kebanyakan. Feodalisme kultural telah bertransformasi menjadi feodalisme politik pada zaman demokrasi ini. Fenomena ini muncul dalam sikap relasi warga terhadap para pemimpin politiknya; warga tetap terkena sindrom inferioritas. Warga melihat para politisi sebagai kelompok penguasa baru yang terpisah dengan mereka.

Feodalisme politik ini terbentuk karena praktek politik, para politisi tidak bersambung dengan harapan warga. Alih-alih sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan amanat penderitaan rakyat dan melayani rakyat, justru mereka menjadi kelompok elite yang teralienasi dengan rakyat; memiliki agenda dan kepentingan sendiri yaitu kekuasaan, segala cara akan ditempuh agar kekuasaan abadi, diantaranya menjadikan warga/rakyat sebagai komoditi pada tahun-tahun politik, bahkan kalau perlu rakyat dimainkan untuk dikorbankan dengan isu-isu politik; segregasi berbasis SARA, penyebaran kabar bohong dll.

Kalau perlu oligarki dibentuk, dimainkan sedemikian rupa agar setiap sumber daya ekonomi yang ada bisa dikuasai oleh kelompok elite yang mengorganisir diri dalam oligarki politik. Konsesi-konsesi kuasa diatur diantara mereka untuk selanjutnya mengatur konsesi-konsesi ekonomi.

Di bawah alam sadar warga, mereka tetap inferior terhadap para politisi yang feodalistik ini. Warga kebanyakan akan merasa senang dan bangga bila disapa, didengar harapan mereka bahkan warga merasa dihargai kalau para politisi ini datang mengunjungi. Solusi ekonomi dan sosial yang menjadi tanggung jawab para politisi bagi warga adalah nomor sekian. Warga merasa tidak masalah kalau harus berjuang sendiri memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ini fenomena yang kontradiktif dalam membangun sistem demokrasi yang dianut, apalagi merujuk pembukaan UUD 1945 tentang tujuan dibentuknya NKRI.

Warga akan menerima saja keabaian pemimpin politiknya atas tanggung jawab mensejahterakan mereka, memang ada protes sebagai riak-riak tetapi tidak akan menjadi gelombang protes besar yang merevolusi keadaan. Kalaupun ada itu pasti ada lawan politik politisi yang menungganginya, dan kalaupun tejadi peralihan kekuasaan baru, maka elite politik baru tersebut akan menjelma menjadi feodalisme politik baru.

Lihatlah fenomena; semua pemimpin politik ingin dibedakan dengan rakyatnya; walau jalan macet semacet-macetnya, pemimpin politisi sipil maupun pemimpin militer/polisi minta diistimewakan. Warga minggir, si komo mau lewat dengan pengawalan.

Fenomena di atas adalah fenomena politik Orde Baru dan pasca reformasi. Kalau sekarang ada pemimpin baru yang bukan militer, bukan golongan bangsawan, dan bukan “pemilik” partai yang berusaha mengembalikan makna politik substantif melayani rakyat akan dinilai sebagai kecelakaan politik. Praktek kerakyatan yang dipertontonkan bagaikan menampar praktek politisi feodal yang berasal dari militer, darah biru politik, dan juga para pemilik partai politik. Maka apapun caranya sang pemimpin kerakyatan ini harus tumbang.

Nah saya mengingatkan sejatinya UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa tujuan diadakannya negara adalah untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan turut serta memelihara ketertiban dunia. Tujuan bangsa ini hanya dapat dicapai melalui para politisi yang berpihak pada rakyat, yang tidak elitis dan feodal.

Salam sang pembela.

Catatan kaki; fenomena harapan warga pada politisi terlihat pada status yang dibuat oleh seorang warga Bogor di bawah ini. Harapan sederhana, dengan berfoto bersama saya kalau nanti jadi walikota tidak melupakan dirinya. Saya sangat memahami psikologis Teh Isna. Ada keraguan pada sikap pemimpin politik yang sudah berkuasa, keraguan bahwa mereka dapat berlaku amanah.

Status Teh Isna inilah yang mendorong saya membuat catatan feodalisme politik.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*