Komnas Anak: Penanganan Maladministrasi di SMAN 2 dan 3 Medan Butuh “Political Will”

Arist Merdeka Sirait Ketua Umum Komnas Anak didampingi Sekretaris LPA SUMUT Juneidi Malik dan Herry S., Sekretaris LPA Kota Medan berdialog dengan Sutrisno Kepala Sekolah SMA Negeri 2 dan R Bintang UPT Pendidikan Medan Selatan di Gedung Serbaguna SMA Negeri 2 Medan (dok. KM)

MEDAN (KM) – Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak bersama Sekretaris LPA Provinsi Sumatra Utara (Sumut) dan didampingi Ketua dan Sekjen LPA Kota Medan dan LPA Deli Serdang mengunjungi SMA 2 dan 3 Medan. 

Dalam kunjungan di dua SMA ini mereka diterima oleh kedua kepala sekolah didampingi UPT Dinas Pendidikan Medan Selatan dan para guru serta para orangtua wali murid untuk menyampaikan agar semua anak “tetap menjalankan proses belajar mengajar secara normal di dua SMA ini”. Demikian yang diungkapkan pihak Komnas Anak dalam keterangan pers yang diterima redaksi KM, Rabu (18/10) di Jakarta.

Menurut Ketua Umum Komnas Anak Arist Merdeka Sirait, demi masa depan dan kepentingan terbaik atas pendidikan anak, Komnas Anak dalam kesempatan itu menyampaikan solusi “moratorium maladministrasi” untuk menyelesaikan konflik dan maladministrasi penerimaan murid.

“Selama jeda moratorium SMA 2 dan 3,  250 anak tetap menjalankan kewajiban mendasarnya yakni mengikuti seluruh proses belajar mengajar tanpa diskriminasi dan mencabut semua dokumen-dokumen tentang larangan bagi anak siswa dan siswi untuk menjalankan kewajibannya sebagai peserta didik serta menghentikan stigma murid siluman bagi peserta didik.”ucapnya.

Lebih lanjut, untuk menjalankan proses moratorium penyelesaian konflik pendidikan di SMA 2 dan 3 Medan itu, Komnas Perlindungan Anak pagi ini, Rabu (18/10) menemui Gubernur Sumatera Utara untuk meminta Gubernur menggunakan hak “diskresinya” guna meminta dan memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara (Sumut) untuk segera menyelesaikan dugaan maladministrasi dengan mengeluarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), “agar semua anak mempunyai kepastian hukum menjalankan haknya atas pendidikan,” terangnya.

Dia mengingatkan, jika konflik ini terus dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi yang berkeadilan, selain melanggar hak anak atas pendidikan, Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Sumut) juga dapat dikategorikan telah dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap pelanggaran hak anak atas pendidikan. 

“Mengingat konflik penerimaan murid baru di SMA 2 dan 3 terduga ada indikasi dampak dari mal administrasi, sesuai dengan kewenangan Ombudsman, Komnas Perlindugan Anak meminta keterlibatan Lembaga Negara ini untuk mendukung gagasan moratorium ini dan segera mendesak Gubernur untuk menggunakan hak diskresinya, keterlibatan inilah yang Komnas Perlindungan Anak harapkan,” tegas Ketua Umum Komnas Anak itu.

“Ayo kita sudahi konflik yang terjadi di SMA 2 dan 3 dengan political will yang mengedepankan kepentingan terbaik atas atas pendidikan anak kita, apapun latarbelakang dan profesi kita, kita seua wajib menjaga, merawat dan melindungi anak serta memberikan keteladanan dan nilai-nilai kejujuran bagi anak,” pintanya.

Reporter: Deva
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*