Kapolri: “Densus Tipikor bukan untuk Bubarkan KPK”

Kapolri Tito Karnavian memberikan keterangan pers (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Densus Tipikor yang sedang di bahas di DPR menimbulkan banyak pertanyaan terkait banyak hal, mulai dari proses dan mekanisme, serta koordinasi dengan kejaksaan dan KPK, termasuk dengan Menkumham.

Tito juga menegaskan bahwa Densus Tipikor tersebut akan menjadi bagian dari Polri, namun strukturnya masih sedang dibicarakan. “Itu bagian yang sedang kami bicarakan dan dipikirkan,” katanya.

“Kalau seandainya  bisa kolektif, kolegial, satu atap dengan Kejaksaan, mungkin akan dibuat MoU atau cara lain,” jelas Tito usai Rapat Gabungan dengan Komisi III DPR, Senin 16/10, Gedung Nusantara 2 Senayan Jakarta.

Tito menambahkan, “kita gunakan mekanismenya seperti Densus Anti Teror, jadi di Polri ada Densus Tipikor nya, dan dikerjakan ada satgasnya, dan nanti diparalel, semenjak awal, penyidik Polri mengirim SPDP nya, karena sudah berkoordinasi dari awal sehingga tidak terjadi bolak-balik perkara,” tandas Tito.

Tito meyakini, ini bukan bertujuan untuk membubarkan KPK dan tidak juga mengurangi kewenangan kejaksaan.

“Dengan KPK mungkin bagi-bagi tugas, hutan permasalahan korupsi ini luas sekali,” lanjut Tito. 

“Lihat saja dalam 15 tahun sudah berapa ribu orang ditangkap?”

“Pihak KPK juga tidak masalah, cuma mungkin yang penting ada pembagian tugasnya, contohnya mungkin, dari teman-teman KPK menangani kasus-kasus yang high profile, yang mungkin intervensi politiknya tinggi, sementara dari Densus ini kan bisa dari yang di pusat sampai ke tingkat desa, sementara KPK kan nggak mungkin bisa sampai ke kepala desa,” sambung Kapolri.

Tito bahwa pihaknya selama ini juga sudah banyak menangani kasus korupsi.  “Dari Polri sendiri menangani berapa orang, itu kemarin kasus yang melibatkan saber pungli, 101 kalau gak salah, itu diproses juga yang polisi, ditahan, diproses hukum, divonis, nggak masalah,” sambungnya.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*