Jokowi Minta Para Kades Hati-hati Kelola Dana Desa

JAKARTA (KM) – Pembangunan desa dan daerah di seluruh pelosok Tanah Air menjadi salah satu fokus pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dalam tiga tahun ini, anggaran sebesar Rp127 triliun telah dikeluarkan guna mewujudkan program tersebut.

Tahun 2015 lalu, anggaran untuk dana desa di angka Rp. 20 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp. 46,9 triliun pada tahun 2016, dan tahun 2017 menjadi Rp. 60 triliun.

“Total, sekali lagi itu angka yang besar sekali. Rp127 triliun itu angka yang besar sekali,” ujar Presiden Joko Widodo saat bersilaturahmi dengan Kepala Desa se-Banten pada Rabu, 4 Oktober 2017, di Kampung Baru Pakojan, Embung Ranca Anis, Desa Muruy, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

Dalam pelaksanaannya, setiap desa mendapatkan dana Rp. 300 juta pada tahun pertama, Rp. 600 juta pada tahun kedua, dan Rp. 800 juta pada tahun ketiga. Diharapkan dana tersebut mampu menggerakkan roda perekonomian di desa-desa.

“Usahakan agar dana itu berputar saja di desa, paling besar berputar di kecamatan atau paling terpaksa lagi berputar di kabupaten. Tidak boleh tertarik lagi ke kota, ke pusat, ke Jakarta. Uang ini kalau berputar terus dan setiap tahun kita tambah, pasti menyejahterakan insya Allah,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Jokowi juga berpesan kepada para kepala desa untuk menggunakan dana tersebut dengan sebaik-baiknya. Apalagi saat ini ada sekitar 900 desa yang bermasalah dari 74 ribu desa di seluruh Indonesia yang mendapatkan bantuan dana desa.

“Hati-hati kepala desanya ditangkap, saya tidak takut-takuti karena selewengkan dana desa. Saya titip hati-hati menggunakan dana ini,” kata Presiden.

Disamping itu, Presiden juga meminta masyarakat ikut mengawasi jalannya program tersebut di desanya masing-masing. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah.

“Saya minta tidak hanya aparat, tapi yang paling penting masyarakat harus semuanya ikut mengawasi agar dana desa ini betul-betul memiliki manfaat bagi masyarakat yang ada di desa-desa,” ucap Presiden.

Pemerintah pun, lanjut Presiden, telah memberikan kebebasan kepada masing-masing desa untuk menggunakan dana tersebut. Mulai dari membangun infrastruktur, jalan desa, embung, irigasi, hingga bendungan.

“Yang paling penting hanya satu, jangan sampai ada yang ngantongin untuk keperluan pribadi. Ini yang tidak boleh,” tegas Presiden.

Terakhir, Presiden manyatakan bahwa pemerintah akan terus berupaya mendorong kerja sama antara BUMN, swasta, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta pemerintah kabupaten.

“Sehingga apa yang kita inginkan, desa yang sejahtera dan makmur itu betul-betul akan kita capai dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ujar Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara dalam acara tersebut, tampak Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy.

Reporter: Gumilar/red
Editor: HJA