HNW: “Anies-Sandi Tegas dan Berkomitmen Penuhi Janji-Janjinya, Termasuk Penolakan Reklamasi”

Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid (stock)
Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid (stock)

JAKARTA (KM) – Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid mengatakan bahwa pihaknya “sangat apresiasi” terhadap kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang dinilainya “cukup tegas dan tetap berkomitmen” untuk melaksanakan janji-janjinya, termasuk dalam hal penolakan reklamasi. Hal tersebut diungkapkannya kepada wartawan saat ditemui di Gedung Nusantara 3, Kompleks Parlemen, Jumat 27/10.

“Selain itu, beliau kemarin sudah melaksanakan janji untuk membela warga di Bukit Duri dari penggusuran pada jaman Ahok gitu ya,” jelas politisi senior PKS itu.

“Bahkan itu juga didukung oleh pak Prabowo, termasuk kami dari PKS jadi saya kira sikap beliau jelas dan tegas,” sambungnya.

Hidayat mengungkapkan bahwa menurutnya, sebenarnya persoalan di Jakarta bukan hanya masalah reklamasi saja, tapi juga terkait dengan kepercayaan publik terhadap pejabat negara.

“Ketika dulu mereka berkampanye, jangan sampai warga tidak percaya lagi dengan demokrasi akibat dari pejabat yang tidak menjalankan janji-janjinya yang di ungkapkan waktu kampanye,” kata Hidayat.

“Selain itu, ini juga terkait dengan masalah penegakan hukum. Bagaimana mungkin proyek yang sangat besar tidak ada payung hukumnya, dan baru dibikin belakangan, itupun belum selesai. Di DKI juga belum buat Perda tentang reklamasi itu,” tandas Ketua Majelis Dewan Syuro PKS itu.

“Jadi ini adalah lingkaran setan yang mengelola Negara dengan tidak ada payung hukumnya dan ini harus dihentikan. Sebab kalau hal seperti ini menjadi tradisi dan itu kemudian dicontoh oleh provinsi yang lain, kita bisa bayangkan provinsi-provinsi yang lain bikin kebijakan reklamasi atau penebangan hutan atau apa saja. Baru nanti dibikin UU nya dan nanti akan dibiarkan dengan mencontoh Jakarta, bisa rusak Indonesia ini,” sambungnya.

Hidayat juga mempertanyakan tindaklanjut KPK terhadap skandal “mega korupsi” di balik proyek reklamasi itu.

“KPK pernah menyatakan bahwa tentang penerbitan [izin] terkait dengan reklamasi bahwa ada mega korupsi disitu… Menurut saya penting juga KPK untuk menindaklanjuti apa yang menjadi komitmen dan apa yang menjadi pengakuan dari orang seperti Arisman yang sudah terpidana korupsi. Bahwa dia menyampaikan secara terbuka di pengadilan dan memberikan kepada Pemprov DKI sebelum pak Anies, nilainya lebih dari 1 triliun,” ujar Hidayat.

Terkait pertemuan Anies Baswedan dengan pengembang reklamasi di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto,Hidayat mengatakan bahwa hal tersebut tidak mengubah pendirian Anies yaitu untuk menolak reklamasi.

“Seperti yang saya sampaikan, sekalipun ketemu bukan berarti kemudian balik kanan, kemudian setuju dengan reklamasi. Sebaliknya, justru beliau [Prabowo] mendukung pak Anies untuk melakukan semua sesuai dengan hukum dan mendukung reklamasi tetap ditolak,” katanya.

“Pertemuan itu justru menegaskan bahwa Gubernur dan wakil Gubernur dalam hal ini pak Anies dan pak Sandi menolak reklamasi, dan saya cukup optimis tentang itu,” ujar Wakil ketua MPR itu.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*