Ahmad Riza Patria: “Perppu Ormas Adalah Bentuk Arogansi Kekuasaan Pemerintah”

Politisi Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria (dok. Rilis.ID)
Politisi Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria (dok. Rilis.ID)

JAKARTA (KM) – Pembahasan Perppu No. 2 tahun 2017 tentang ormas mulai dibahas DPR dan Pemerintah. Dalam agenda tersebut, dari pihak Pemerintah seharusnya hadir Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna Laoly dan Menkominfo Rudiantara, namun rapat yang digelar kemarin 4/10 di ruang rapat Komisi II DPR RI hanya dihadiri oleh Menkominfo. Kondisi tersebut mengundang ungkapan kekecewaan dari sejumlah anggota Komisi II.

“Seharusnya Pemerintah punya acuan UUD 45 bahwa ada Pasal 28 tentang kebebasan berkumpul dan berserikat. Dalam Perppu ini, artinya Pemerintah membelenggu, ini bentuk arogansi kekuasaan Pemerintah, karena selama ini pembubaran ormas ada tahapannya. Pertama dengan cara persuasif, administratif, sampai terakhir sebelum pembubaran ormas itu, penghentian bantuan pembiayaan atau dana, itupun melalui proses pengadilan, ada kewenangan yudikatif, ini kewenangan pengadilan, baru bisa dibubarkan,” ucap Riza.

Menurut Politisi Partai Gerindra itu, dalam Perppu Ormas ini, kewenangan yudikatif diambil oleh Pemerintah.

“Ini yang sangat tidak bijaksana, sangat arogansi, ini juga bentuk otoriter, apalagi bicara Pancasila,” Lanjut Riza.

“Siapa yang berhak menginterpretasikan Pancasila? Pemerintah?” ujarnya.

Riza meyakini, Pancasila punya seluruh rakyat Indonesia, maka “tidak boleh secara sepihak menyatakan orang bertentangan dengan Pancasila”.

“Justru Pemerintah sendiri yang melanggar Pancasila, karena Pemerintah itu tugasnya membimbing, mengayomi, membina ormas dan sebagainya,” ucap Riza.

Ia menambahkan bahwa menurutnya, ada “kekeliruan Pemerintah” dengan mengeluarkan Perppu ini.

“Ini akan menimbulkan eskalasi yang luar biasa kalau Pemerintah tidak bijak dalam mengeluarkan Perppu ini,” tandas Riza meyakini.

“Katakanlah Partai Gerindra menolak dan beberpa Partai menolak dan banyak partai di parlemen pendukung pemerintah diparipurnakan ternyata menang, tapi kembali bahwa kedaulatan di tangan rakyat, milik masyarakat luas dan ormas sekarang jumlahnya sudah lebih dari 370.000,” lanjut Riza.

Ia juga mendorong agar pemerintah merevisi kembali Perppu Ormas. “Ada solusi sebenarnya yang kemudian pemerintah harusnya merevisi UU Ormas, bukanya Perppu, kalau diangkat proses memakan waktu mari kita duduk sama-sama mencari waktu yang ideal terhadap proses, tapi jangan mengambil kewenangan pengadilan.”

“Harapan terakhir itu bisa dibawa ke MK, jangan nanti MK malah menyelewengkan kegunaannya mendukung pemerintah terhadap Perppu Ormas,” tegasnya.

Sementara itu, Menkominfo Rudiantara mengatakan bahwa ketidakhadiran Mendagri dan Menkumham tidak mengurangi keseriusan Pemerintah untuk membahasnya dengan DPR. “Terkait Mendagri dan Menkumham tidak hadir, kami sudah berkonsultasi, yang jelas Presiden menyatakan bersama tiga menteri atau sendiri karena kita menunjukkan keseriusan, karena kami ingin segera untuk dibahas,” kata Rudi.

“Karena dalam keadaan memaksa, Presiden berhak mengeluarkan Perppu,” ucap Rudi usai Rapat dengan Komisi II.

“Saya juga terimakasih kepada pak ketua Komisi II atas dukungan dan dibukanya penjelasan dari Pemerintah, karena itu bentuk keseriusan dari pemerintah, jadi bukan untuk ditunda-tunda,” ucap Menkominfo.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*