Perubahan Lokasi Proyek Normalisasi Kali Ciomas Dianggap Janggal, Salahi Prosedur

Papan Proyek Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi DI Bendung Usup, yang menurut plang berokasi di Parakan, Ciomas, namun pada kenyataannya dilaksanakan di Sirnagalih, Tamansari (dok. KM)
Papan Proyek Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi DI Bendung Usup, yang menurut plang berokasi di Parakan, Ciomas, namun pada kenyataannya dilaksanakan di Sirnagalih, Tamansari (dok. KM)

BOGOR (KM) – Serangkaian kejanggalan dalam proyek Konstruksi Jaringan Irigasi (Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Bendung Usup) yang digarap oleh Pemerintah Kabupaten Bogor di bawah tanggung jawab Dinas PUPR disoroti oleh pengamat kebijakan publik di Center for Budget Analysis (CBA).

Adapun dalam Rencana Umum Pengadaaan, proyek tersebut berlokasi di Desa Parakan, Kecamatan Ciomas, dan sudah dilakukan lelang pemilihan langsung. Adapun CV. Wiguna Karya dipercaya menjalankan proyek, dengan anggaran sebesar Rp. 855.498.000.

Namun proyek tersebut menjadi janggal karena pada pelaksanaannya, dikerjakan di wilayah yang berbeda, yakni Desa Sirnagalih, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor.

“Perubahan lokasi bisa saja dilakukan jika ada hal yang urgent, misalnya penolakan dari warga setempat dimana proyek akan dilaksanakan sehingga tidak memungkinkan proyek tersebut dijalankan di lokasi yang ditetapkan. Itupun harus melalui beberapa prosedur dan sesuai nomenklatur Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Ditambah perlu persetujuan dari DPRD, agar proyek tersebut tetap diawasi,” terang Koordinator Investigasi CBA Jajang Nurjaman melalui pesan WhatsApp yang diterima kupasmerdeka.com, Jumat malam 16/9.

Dia pun menjelaskan, seandainya perubahan lokasi proyek dilakukan tidak melalui prosedur, “jelas” tidak dibenarkan. “Karena, hal tersebut seharusnya tidak harus terjadi. Sebuah proyek, khususnya konstruksi, idealnya dijalankan melalui mekanisme yang panjang,” kata Jajang.

“Misalnya, meliputi Penyerahan Rencana Umum Pengadaan, dimana Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyerahkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP). Selanjutnya RUP tersebut dapat dikaji ulang oleh PPK dan ULP, termasuk jika ada perubahan tempat harusnya bisa ditetapkan sejak awal perencanaan RUP. Jadi, sangat pantas jika perubahan lokasi dalam proyek Konstruksi Jaringan Irigasi Dins PUPR Pemkab Bogor dinilai janggal,” tutup koordinator investigasi CBA itu.

Reporter: Deva
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*