Pansus Angket KPK Minta Rapat Konsultasi dengan Presiden dan Pimpinan DPR

Pimpinan Pansus Angket KPK di DPR, Masinton Pasaribu dan Taufiqulhadi saat jumpa pers, Senin 18/9 (dok. KM)
Pimpinan Pansus Angket KPK di DPR, Masinton Pasaribu dan Taufiqulhadi saat jumpa pers, Senin 18/9 (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Pansus Angket menggelar jumpa pers terkait laporan hasil temuan mereka yang merupakan daftar temuan aset sitaan KPK, berkas pengaduan posko angket KPK, hasil audit BPK atas laporan keuangan KPK, dan laporan hasil RDP dan RDPU panitia angket.

Seperti yang disampaikan wakil ketua Pansus Taufiqulhadi dalam keterangan persnya pihaknya telah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR.

“Meminta rapat konsultasi dengan Presiden dan Pimpinan DPR, kami berharap rapat konsultasi ini bisa berlangsung sebelum tanggal 28 September,” ucap Taufiq, Senin 19/9, Press Room Media Center DPR RI.

Di tempat yang sama, Masinton memaparkan bahwa selama 60 hari ini, Pansus telah melakukan penyelidikan dan pendalaman atas laporan masyarakat.

“Pansus sudah melakukan rapat baik rapat RDP di DPR RI maupun melakukan kunjungan kerja ke lapangan dan juga melakukan rapat di luar seperti dengan BPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Rubasan,” sambung Masinton.

Dari hasil temuan-temuan yang dilakukan, panitia angket menemukan beberapa hal yang signifikan yang berkaitan empat hal, yakni soal kelembagaan, anggaran, SDM dan penegakan hukum yang dilakukan KPK.

“Dari beberapa temuan tersebut kami akan laporkan dalam Sidang Paripurna pada 28 September nanti seusai berakhirnya masa pansus,” kata politisi PDIP itu.

“Namun sebelum paripurna kami akan menyampaikan terlebih dahulu kepada Presiden, agar Presiden bisa mengkaji dan mempelajari temuan Pansus Angket KPK dalam hal menata politik hukum dan korupsi kita ke depan agar semakin kokoh dan maju,” tandas Masinton.

Pada konferensi pers tersebut, Pimpinan Pansus Angket  juga menampilkan sejumlah koper. “Yang ada dalam koper adalah data-data dan hasil temuan dari Pansus KPK yang juga akan kami sampaikan pada Presiden,” lanjut Masinton.

Masinton juga menjelaskan bahwa ini adalah pertama kalinya Pansus menyampaikan permohonan untuk konsultasi dengan Presiden termasuk juga dengan pimpinan DPR.

Masinton melanjutkan, sebelum tanggal 28 pihaknya juga akan panggil KPK lagi.

“Kami anggap itu perlu dilakukan klarifikasi, dan pansus tidak terkesan membuat keputusan sepihak,” jelasnya.

“Jika KPK tidak hadir tentu yang dirugikan adalah rakyat, yang terjebak opininya,” pungkas Masinton.

Sementara itu, kata wakil ketua Pansus Taufiqulhadi, KPK pernah mengatakan ada beberapa aset yang dihibahkan kepada pihak lain.

“Tetapi kami mempertanyakan itu, karena nggak ada satu UU apapun yang memperbolehkan hibah atau lelang terhadap aset yang disita,” kata Taufiq.

“Berdasarkan data sitaan itu sudah kami cocokkan dengan yang di rubasan, baik barang berwujud dan administratif. Yang ada ya kami katakan ada, yang tidak ada yang kami bilang tidak ada,” ucap politisi Nasdem itu meyakini.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*