Perangi Prostitusi Online, KPAI Dorong Kemkominfo Perkuat Pengawasan Medsos

Wakil Ketua KPAI, Dr. Susanto, MA

JAKARTA (KM) – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga negara yang mendapatkan mandat pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, menyampaikan apresiasinya kepada jajaran Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya (PMJ) atas kesigapan dan respon cepat menangkap pelaku kejahatan online yang mengincar anak-anak. Penyebaran video pornografi anak-anak di medsos, apapun motifnya, tidak dibenarkan secara hukum.

“Berdasarkan pengaduan dan pengawasan KPAI, trend kasus kejahatan seksual akhir-akhir ini terus bergeser. Dulu anak perempuan sebagai kelompok rentan, namun dewasa ini anak laki-laki juga memiliki kerentanan yang sama. Bahkan dari sejumlah kasus kejahatan seksual yang ada, trendnya menyasar anak laki-laki,” kata Ketua KPAI, Susanto, dalam siaran pers yang diterima kupasmerdeka.com Senin (18/9).

Masih kata Susanto, ia berharap proses hukum seberat-beratnya kepada pelaku. “Hal ini agar dapat menjadi warning bagi  orang lain yang berpotensi menjadi pelaku kejahatan yang sama. Dan juga akan membantu proses identifikasi korban anak dan pemastian korban mendapatkan rehabilitasi,” ucapnya.

Dia pun mengatakan, dalam waktu dekat akan mengundang manajemen Twitter untuk menyamakan persepsi dalam memberikan proteksi terhadap anak. Ia berharap Twitter dan media sosial lain memiliki sistem proteksi internal yang maksimal, agar anak tidak berpotensi menjadi korban kejahatan berbasis online.

“Dengan semakin maraknya kasus kejahatan seksual melalui media sosial, KPAI meminta agar masyarakat, sekolah, dan para orang tua harus terlibat lebih masif lagi dalam memberikan pengawasan dan atensi kepada anak-anak sekaitan dengan penggunaan media sosial,” kata Susanto.

Dia menjelaskan, pihaknya akan terus menguatkan sinergi dengan berbagai pihak terkait termasuk masyarakat untuk melakukan berbagai tindakan dan kegiatan yang bersifat preventif dalam rangka mencegah terjadinya kekerasan seksual berbasis media sosial.

“KPAI meminta agar Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menguatkan pengawasan dan sistem keamanan media sosial yang melibatkan berbagai negara. Hal ini sebagai ikhtiar untuk memerangi dan membatasi secara maksimal, ruang gerak jaringan sindikat kejahatan prostitusi online,” tegas Susanto.

“Terkait dengan semakin berkembangnya perilaku sosial menyimpang di masyarakat akhir-akhir ini, KPAI meminta seluruh elemen masyarakat termasuk keluarga dan sekolah agar terlibat aktif dalam pengembangan pendidikan berkarakter bangsa dengan mengedepankan nilai-nilai agama dan kearifan lokal yang sesuai dengan adat dan budaya yang positif sehingga anak-anak dapat terhindar dari pengaruh perilaku sosial menyimpang,” tutupnya.

Reporter: Deva
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*