Legislator: “Vaksin Rubella Terindikasi Mengandung Babi, Pemerintah Kurang Koordinasi Antar Lembaga”

JAKARTA (KM) – Maraknya peredaran obat-obatan dan makanan yang tidak mempunyai legalitas atau perizinan dari BPOM, bahkan dijual bebas di tengah-tengah masyarakat, seperti ada yang dijual melalui online, iklan sosmed, di warung-warung, bahkan di apotek-apotek yang perizinannya tidak jelas, menimbulkan kekhawatiran yang mendalam. Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Komisi IX DPR Roberth Rouw kepada media usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan BPOM kemarin 5/9.

“Terkait obat-obatan tradisional maupun obat yang dari luar, sejauh itu bermanfaat bagi masyarakat tidak masalah, jangan sampai kita ini cuma jadi pasar mereka yang dari luar itu, tapi kalau betul itu buat kesehatan bagi rakyat, ya tidak jadi soal,” sambung Roberth.

“Bahkan bisa juga masyarakat sudah di iming-imingi,kalau obat-obat ini bisa menyembuhkan penyakit, padahal bisa saja mereka sudah dibayar oleh beberapa oknum untuk memasarkan obat-obat tadi, yang konotasinya tidak berizin dan tidak melalui proses lab dari Kemenkes. Inilah yang harus kita awasi, khususnya pihak-pihak yang terkait, antar lintas lembaga, seperti Kominfo, Kemenkes, BPOM, jangan sampai peredaran obat-obat yang dijual online atau yang tidak memenuhi standar kesehatan beredar di masyarakat … ini kan sangat merugikan masyarakat itu sendiri,” jelas politisi Gerindra itu.

Terkait vaksin rubella yang sudah beredar dan banyak menuai pro dan kontra di masyarakat, Robert menambahkan, “tadi teman-teman juga sudah bertanya, kenapa Pemerintah mengeluarkan suatu obat? Tolong diselidiki dulu deh, kandungan apa saja dari obat itu, layak tidak diedarkan di Indonesia? Karena kita tahu kan rakyat di Indonesia kan mayoritas Muslim, makanya ini harus dilindungi dari segi halal dan tidaknya, jangan semua laboratorium memeriksa itu, tapi harus melibatkan BPOM dan semua pihak yang terkait, maka harus ada komunikasi antara lintas lembaga. Yang terjadi sekarang banyak penolakan dari masyarakat, apalagi MUI sudah mengatakan kalau rubella ini berbahaya ada kandungan babi, artinya Pemerintah kurang koordinasi antar lembaga. Seharusnya program ini harus disiapkan sebaik-baiknya,” pungkas Roberth menghimbau.

“Makanya kita di DPR ini selalu kunker ke daerah-daerah untuk studi banding, layak tidak obat-obat ini di sana, nah makanya Pemerintah studi bandingnya kesana,” jelas Roberth.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA