KPK Kepada Komisi III DPR: “Semua Aparat Penegak Hukum Lakukan Penyadapan, Kenapa Hanya KPK yang Dipermasalahkan?”

RDP Komisi III DPR dengan KPK, Senin 11/9 (dok. KM)
RDP Komisi III DPR dengan KPK, Senin 11/9 (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Komisi III DPR RI akhirnya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beserta jajaran dan komisionernya. Rapat tersebut dipimpin ketua Komisi III DPR Benny K. Harman dan membahas pelaksanaan tugas dan fungsi KPK selama ini.

“Setelah sekian lama baru bisa bertemu dan bertatap muka,” ujar Benny, membuka rapat tersebut kemarin 11/9 di Ruang Sidang Komisi III DPR Senayan Jakarta.

Adapun kinerja yang dibahas diantaranya eksekusi yang dilakukan oleh KPK, Operasi Tangkap Tangan (OTT), dan barang-barang sitaan yang secara keseluruhan mendapatkan protes dan kritikan serta dicecar pertanyaan oleh  Anggota Komisi III.

 

Salah satu kritikan diungkapkan oleh politisi Partai Golkar, Misbakhun. “Barang rampasan ini banyak sekali titik lemahnya. Ini harus serius kita tangani,” ucap Misbakhun dalam paparannya.

Hal senada disampaikan politisi PKS Nasir Djamil. “KPK memang harus membenahi tata kelola barang rampasan. Jika tidak, ini akan membahayakan KPK sendiri,” katanya.

“KPK barangkali punya terkait nanti Kemenkeu, bagaimana mengelola benda sitaan dan barang hasil rampasan terkait barang korupsi. Kalau tidak, kita curiga jangan-jangan ada barang dilego, macam-macamlah,” pungkas Nasir.

Sebelumnya, aset berupa tanah dan bangunan senilai Rp 24,5 miliar diserahkan KPK ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Aset itu berupa gedung perkantoran hasil rampasan dari kasus Nazaruddin. Hal ini tidak sejalan dengan keterangan yang diberikan wakil bendahara Nazaruddin, Yulianis, yang mengatakan bahwa aset Nazaruddin sebanyak Rp. 550 miliar tidak semuanya disita KPK. Beberapa aset Nazaruddin juga disebut Yulianis diubah kepemilikannya agar tidak disita.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Laode Syarif mengatakan, terkait kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh KPK, “semua aparat penegak hukum di Indonesia itu punya kewenangan penyadapan … Polisi, jaksa, KPK, tapi saya kurang paham kenapa penyadapan yang ada di KPK ini selalu dipermasalahkan dan itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa itu tidak bertentangan dengan konstitusi, tetapi MK memerintahkan kepada Pemerintah dan parlemen membuat Undang-Undang khusus yang mengatur tentang lawful interception atau penyadapan yang legal ini,” ucap Laode.

“Tidak ada satupun penegak hukum di dunia ini yang dalam melakukan tugasnya tidak melakukan lawful interception,” tandas Laode.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*