Kelola Dana Haji Sebesar Rp.100 Triliun, BPKH Beberkan Rencana Pada DPR

Politisi PAN, Ali Taher (stock)
Politisi PAN, Ali Taher (stock)

JAKARTA (KM) – Sejak diputuskannya UU Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Pada hari Rabu 13/9 lewat Rapat Paripurna, Komisi VIII DPR-RI mengaku “kerja maraton”, dengan mengundang BPKH untuk melakukan Rapat Perdana.

Adapun Rapat tersebut membahas dan mendengarkan rencana-rencana BPKH, baik badan pelaksana maupun badan pengawasnya.

Ketua Komisi VIII Ali Taher menerangkan kepada KupasMerdeka.com, Kamis 14/9, bahwa Rapat tersebut membahas terkait persoalan-persoalan teknis yang mesti diselesaikan serta persiapan-persiapan transisi anggaran dari Kementerian Agama menuju pengelolaan yang diberikan kepada BPKH.

“Dana terakhir yang kita sempat kaget, yaitu 100 triliun, yang semula kita berasumsi mendengar sekitar 93 triliun ternyata sekarang sudah 100 triliun, kurang lebih,” ujar politisi PAN itu.

“[Dana tersebut] memerlukan pengelolaan yang baik sehingga mereka meminta waktu dengan DPR sekaligus membicarakan dua hal. Pertama adalah segera memutuskan dana transisi, dana transisi yang diajukan kurang lebih 32 miliar, untuk biaya operasional dan seterusnya dan untuk persiapan-persiapan membangun sistem prosedur, perkantoran, gaji karyawan, kemudian SOP juga dan lain-lain sebagainya dan persiapan-persiapan untuk membuat aturan-aturan teknis menyangkut pengelolaan keuangan,” jelas Ali.

“Yang kedua adalah perencanaan untuk kegiatan tahun 2018-2022. Kira-kira perencanaan seperti apa, investasi seperti apa yang diamanatkan UU No 34 tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan haji,” sambungnya.

Ali juga menambahkan, dalam hal pelaksanaan, BPKH bekerjasama dengan Kementerian Agama dan lembaga-lembaga penegak hukum seperti BPK, BPKP dan KPK.

Antara Dana Umroh dan BPKH

Ali menjelaskan, terkait dana umroh dan BPKH sekarang aturannya terpisah.

“Seperti dana umroh itu terkait menyangkut regulasi terkait dengan umroh, kemudian batas minimum biaya perjalanan umroh, kemudian sejauh mana Kementerian Agama dalam rangka mengintervensi perusahaan-perusahaan yang dianggap keluar dari izin usaha yang sesungguhnya,” jelas Ali.

“Sekaitan dengan umroh itu perlu regulasi khusus, ini yang sedang kita bicarakan, termasuk kepastian kapan berangkat, kapan pulang dan kepastian akomodasinya, kepastian konsumsinya, dan kepastian pergi dan pulangnya perlu diatur sedemikian rupa. Selama ini banyak dari kasus umroh itu, tidak ada kepastian, terjadi persoalan di berbagai tempat, ini yang harus kita hindari,” Ali meyakini.

Pihaknya juga sedang membahas batas-batas tarif minimum dan maksimum untuk umroh.

“Mudah-mudahan rapat berikutnya kita sudah mulai mengarah kepada batas penentuan maksimum dan minimum, yang berkaitan dengan umroh itu, ini tergantung kesiapan Kementerian Agama berkoordinasi dengan para pengusaha umroh,” Ali berujar.

“Sehingga soal harga mereka yang menentukan, kita tugasnya mendorong supaya ada kepastian harga, sehingga masyarakat tidak membeli tiket yang murah atau yang mahal sekali tanpa ada standarisasi harga,” tandas Ketua Komisi yang membidangi agama dan sosial itu.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*