Duga ada Pelanggaran Hak Anak, KPAI Selidiki Pondok Pesantren Al-Zaytun Indramayu

(tengah) Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti (dok. KM)
(tengah) Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Setelah menerima laporan untuk keempat kalinya terkait dugaan pelanggaran hak-hak santri di Pondok Pesantren Al-Zaytun, akhirnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memutuskan untuk melakukan pengawasan langsung ke Ponpes pimpinan Panji Gumilang tersebut.

Dalam keterangan pers yang diterima KM di Jakarta Senin (11/9), KPAI pada sekitar April 2017 menerima laporan terkait perlakuan diskriminasi yang dialami oleh sebagian santri yang orangtuanya pernah menjadi guru di Ponpes Al Zaytun kemudian di PHK sepihak dan kemudian melawan pemecatan tersebut. Diskriminasi dialami saat menjenguk santri yang diduga dipersulit. Meski pihak Al Zaytun sudah dipanggil KPAI, namun diskriminasi menjenguk terus terjadi.

Komisioner KPAI bidang pendidikan Retno Listyarti mengatakan, laporan berikutnya sekitar Mei 2017 adalah terkait tewasnya dua santri yang tenggelam di Ma’had Al-Zaytun Indramayu, serta jatuhnya seorang santri dari lantai tiga ketika sedang bertugas piket. “Saat dipanggil KPAI, pihak Al Zaytun akhirnya memutuskan membuat pagar di sekitar kolam Ma’had Ponpes, hal ini akan menjadi obyek pengawasan langsung KPAI nanti,” kata dia.

Lebih lanjut kata dia, laporan selanjutnya pada Juni 2017 adalah terkait seorang santri yang dilarang ikut Ujian Nasional (UN) karena dianggap melanggar peraturan Ponpes. Juga ditahan (disanderanya) 2 santri karena orangtuanya belum mampu meluasi pembayaran pendidikan. “Kebetulan orangtuanya juga korban PHK sepihak manajemen  Ponpes Al Zaytun,” ungkapnya.

“Laporan berikutnya pada 31 Juli 2017, dimana KPAI menerima laporan dikeluarkannya santri secara sewenang-wenang pada tahun ajaran 2017/2018, padahal sudah membayar lunas biaya pendidikan. Hal ini tentu menjadi hal utama yang akan diselesaikan KPAI dengan pihak Al Zaytun dan Kemenag Indramayu,” kata dia.

Ia pun menyebut bahwa terkait seluruh pelaporan tersebut, KPAI sebagai lembaga negara yang diamanatkan UU No. 35/2014 tetang Perlindungan Anak memiliki tupoksi melakukan pengawasan langsung untuk memastikan keberlangsungan hak atas pendidikan santri yang menjadi korban kebijakan Ponpes Al Zaytun.

Untuk itu, KPAI akan terlebih dahulu menemui Kakankemenag (Kepala Kantor Kementerian  Agama) Indramayu, selaku pengawas Ponpes, pada Selasa, 12 September 2017 pukul  09.00 WIB di kantor Kemenag Indramayu. Selanjutnya didampingi pejabat Kakankemenag Indramayu, KPAI akan mengunjungi Ponpes Al Zaytun pada pukul 13.00 WIB. “KPAI juga sudah mengontak Zayadi, Direktur Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia untuk membantu koordinasi di lapangan saat  pengawasan lapangan dilaksanakan,” tutupnya.

Reporter: Deva
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*