CBA: “Ditangkapnya Bupati Batubara, Bukti DAK Jadi Permainan DPR dan Kemenkeu”

Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnaen (dok. detik)
Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnaen (dok. detik)

JAKARTA (KM) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT), kali ini yang menjadi sasaran adalah Bupati Batubara, Sumatera Utara, OK Arya Zulkarnaen yang akhirnya terjaring operasi KPK itu karena menerima uang suap dari sejumlah proyek pengerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara tahun 2017.

Arya diduga menerima suap Rp 4,4 miliar dari tiga proyek yakni proyek Jembatan Sentang, Jembatan Sei Magung, dan betonisasi Jalan Kecamatan Talawi.

Menurut pengamat kebijakan publik di Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman, terkait 3 proyek ini, pihaknya memiliki catatan atas proyek tersebut, yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp 3,7 miliar.

“Pada tahun 2017, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sedang mengerjakan proyek Jembatan Sentang atau pembangunan Jembatan Sentang, perbatasan Kelurahan Labuhan Ruku menuju Desa Sentang, dengan HPS (Harga Prakiraan Sendiri) sebesar Rp32.521.600.000,” terang Jajang dalam pernyataannya yang diterima KM siang ini, 15/9.

“Perusahaan yang mengerjakan proyek ini adalah PT. Gunung Mega Jaya yang beralamat di Jalan Pelangi No. 25 Kota Medan, dengan “meminta” anggaran sebesar Rp31.706.379.000. Anggaran sebesar Rp 31,7 miliar nilainya terlalu tinggi dan mahal sehingga berpotensi merugikan negara sebesar Rp1.791.163.000,” lanjutnya.

Sedangkan menurut dia, Jembatan Sei Magung, atau pembangunan Jembatan Sei Magung Kecamatan Medang Deras dianggarkan sebesar Rp12.283.600.000, dan dikerjakan oleh PT Tombang beralamat di Jalan Bahagia bypass No. 41 Medan. Anggaran yang disepakati sebesar Rp11.971.692.122. Lagi-lagi anggaran sebesar Rp 11,9 miliar ini, terlalu tinggi dan mahal sehingga berpotensi merugikan negara sebesar Rp 1.983.752.000,” ucapnya.

Dia pun mengatakan selain itu, perusahaan PT Tombang ini bisa dikatakan sebagai langganan Pemerintah Daerah (Pemda) Batubara karena setiap tahun selalu dapat proyek dari Dinas Pekerjaan Umum. “Pada tahun 2016 saja, mendapatkan proyek rehabilitasi total Jembatan Sei Tanjung dengan nilai Rp8.320.000.000,” ujar Koordinator Investigasi CBA itu.

“Kami dari Center for Budget Analysis meminta kasus dugaan suap pemerintah daerah Batubara ini harus dikembangkan, khusus pada proyek pembangunan Jembatan Sei Magung Kecamatan Medang Deras karena sumber dananya berasal dari DAK atau Dana Alokasi Khusus. Artinya, KPK harus menyelidiki Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani, dan anggota DPR, yang diduga ikut bermain dalam dana DAK tersebut,” tutupnya.

Reporter: Deva
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*