Buntut Eksploitasi Anak oleh Oknum Biksu Batam, KPAI Serukan Agar Tidak Berikan Toleransi Kepada Pelaku Kejahatan Seksual

Komisioner KPAI Bidang Traficking dan Eksploitasi Anak, Ai Maryati Solihah M.Si (stock)
Komisioner KPAI Bidang Traficking dan Eksploitasi Anak, Ai Maryati Solihah M.Si (stock)

JAKARTA (KM) – Peristiwa eksploitasi anak di bawah umur oleh seorang oknum biksu di Batam yang disertai kejahatan seksual menuai banyak kecaman. Dari hasil pengawasan, KPAI memandang sudah saatnya seluruh pihak  tidak memberikan ruang dan toleransi kepada pelaku kejahatan seksual.

“Seperti diketahui peristiwa terjadi pada bulan Agustus 2017, Paguyuban Sunda Batam menampung 5 anak yang bekerja di Vihara, 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan yang sebelumnya mengaku sudah diperkosa oleh Biksu tersebut,” kata Ai Maryati Solihah, komisioner KPAI bidang trafficking dan eksploitasi.

Lebih lanjut, KPAI dan KPAID Kepri sudah melakukan koordinasi beserta Kanit PPA setempat memberikan keterangan bahwa Kamis 6 September korban sudah bisa dipulangkan ke daerah asal di Jawa Barat. KPAI sangat mengapresiasi keseriusan Kepolisian dalam menetapkan tersangka dan proses rehabilitasi terhadap korban yang jumlahnya kini lebih dari 5, mengingat terdapat korban baru yang datang dari Jakarta dengan modus yang sama. “Kasus ini pun terus diawasi oleh KPAID Kepri sejak awal sehingga membantu penanganan yang lebih efektif di lokasi kejadian eksploitasi anak tersebut,” kata dia.

“Selain penegakkan hukum dan rehabilitasi, anak korban trafficking harus dijamin proses reintegrasi dengan keluarga dan masyarakat, karena mereka akan menanggung akibat yang sangat fatal. Apalagi korban mengalami perkosaan yang sangat mengguncang psikis, besar harapan kita semua pemerintah memberikan perhatian yang khusus,” terang Ai Maryati Solihah di ruang kerjanya.

“Proses rehabilitasi korban harus sesuai dengan UU No 21 /2007 tentang PTTPO yang menyatakan rehabilitasi kesehatan sebagai pemulihan kondisi semula baik fisik maupun psikis, dan rehabilitasi sosial sebagai pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga mapun dalam masyarakat, kemudian hak restitusi yakni selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan saksi/korban harus diperhatikan sejauh mana kerugian korban,” katanya.

“Pada usia anak, kejahatan trafficking dan eksploitasi sangat rentan dengan beragam iming-iming dan bujuk rayu supaya korban memutuskan ikut pada mereka, tak jarang melalui pendekatan keluarga dan teman-teman sebayanya. Mereka rela melepas hak pendidikan, pengasuhan di keluarga bahkan masa-masa bermain yang semestinya ia rasakan demi mengikuti ajakan pekerjaan yang semula dijanjikan. Proses memutus mata rantai ini tidaklah mudah karena perlu pencegahan dan kerja sama seluruh stakeholder dalam mengawasi perkembangan mutakhir trafficking yang menyasar anak-anak ini.”

Ia berharap dari pola sedemikianan kuatnya trafficking pada anak-anak, maka pada kasus ini merupakan momentum pemerintah untuk mengembalikan masa depan anak-anak ini dalam upaya pemenuhan hak anak sebagaimana UU No 35/2014 tentang Perlindungan Anak.

“Dalam mengembalikan masa depan mereka hendaknya proses reintegrasi anak-anak ini dioptimalkan oleh pemerintah melalui proses pemulihan dan inklusi sosial dan ekonomi setelah pengalaman trafficking agar korban menjalani arah kehidupan sejalan dengan pemulihan mereka dan move on [melanjutkan hidup] dan melupakan peristiwa buruk tersebut. Pada usia anak proses reintegrasi  sangat menentukan sejauh mana anak ini kembali merajut asa dan memiliki semangat hidup lebih baik di masa yang akan datang,” tutupnya.

Reporter: Deva
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*