Pengamat: “Kementerian Pertanian Rawan Korupsi”

JAKARTA (KM) – Di era pemerintahan Jokowi-JK, yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah Kementrian Pertanian. Institusi ini dipimpin oleh Amran Sulaiman, Menteri yang berlatar belakang Pengusaha (CEO PT Tiran Group) sehingga sebagian meragukan kapasitasnya memimpin sebuah Kementrian. “Mungkin ia berhasil di bidang swasta, namun belum tentu berhasil memimpin di Sebuah kementrian, jadi wajar kita duga kementrian ini juga perlu di waspadai,” terang Gumilar Abdul Latif, seorang pengusaha pertanian dari Bima, NTB.

“Pertama, anggaran Kementerian Pertanian tiap tahun masuk sebagai salah satu penerima anggaran terbesar dari APBN. Misalkan saja pada tahun 2014 terdapat 5 kementerian memperoleh anggaran terbesar yaitu Kemenhan (Rp 86,376 triliun), Kementerian PUPR (Rp 84,148 triliun), Kemdikbud (Rp 80,66 triliun), Kemenag (Rp 49,402 triliun), dan Kementerian Kesehatan (Rp 46,459 triliun). Kementerian Pertanian [mendapat anggaran sebesar] Rp 15,470 triliun,” jelas Gumilar kepada KM, 22/8.

Pria Kelahiran Bima ini mengingatkan bahwa Kementerian Pertanian juga beberapa kali berada di balik sejumlah skandal korupsi, antara lain dugaan suap impor daging sapi yang melibatkan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan dan sejumlah pihak swasta, dugaan korupsi proyek lampu penangkap hama di Ditjen Tanaman Pangan yang melibatkan lebih dari 15 orang tersangka, dugaan korupsi pada proyek pengadaan benih oleh PT Sang Hyang Seri (SHS), dugaan korupsi pada proyek pengadaan benih kopi yang merugikan keuangan negara sebesar senilai Rp 12 Miliar, dugaan korupsi proyek dekomposer cair dan pupuk hayati cair senilai Rp 81 miliar dan dugaan korupsi proyek pengadaan bibit palawija TA 2012 senilai Rp 200 miliar.

“Dengan banyaknya dugaan korupsi maupun suap yang muncul di Kementerian pertanian, patut kita menduga bahwa Kementerian ini rawan menjadi lahan korupsi dan adanya sejumlah persoalan di balik sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa. Alih-alih untuk meningkatkan kesejahteraan petani, faktanya justru meningkatkan kesejahteraan koruptor, dan ironisnya korupsi tersebut terjadi meskipun Kementrian Pertanian sudah mencanangkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sejak tahun 2008 lalu dan bahkan pada 2009 ditetapkan KPK sebagai instansi dengan skor tertinggi pada survei integritas sektor publik,” lanjut Gumilar menjelaskan.

Berdasarkan hal tersebut, ia pun meminta kepada Presiden Jokowi dan KPK agar Menteri Pertanian dapat segera melaporkan harta kekayaannya kepada KPK, dan mendorong untuk melakukan pelelangan jabatan, khususnya pejabat strategis di lingkungan Kementrian Pertanian. “Yang tidak berintegritas sebaiknya dipindahkan dan diganti dengan yang lebih berintegritas dan berkualitas, dan segera lakukan evaluasi kebijakan dan program Anti Korupsi di lingkungan Kementan RI khususnya berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, meninjau ulang sejumlah kebijakan di Kementrian Pertanian yang dinilai membuka celah terjadinya korupsi,” pungkasnya.

*RED