Miliaran Rupiah Bocor dalam Proyek Kendaraan Dinas Setda Pemprov Sumsel

Koordinator Investigasi LSM Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman (dok. KM)
Koordinator Investigasi LSM Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman (dok. KM)

BOGOR (KM) – Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Setda Pemprov Sumsel) setiap tahunnya memiliki program pengadaan kendaraan dinas. Proyek pengadaan kendaraan dinas yang diperuntukkan guna menunjang kinerja di lingkungan Setda tersebut cukup menguras anggaran Provinsi yang dipimpin Alex Noerdin ini. Koordinator Investigasi di Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman menyoroti sejumlah kejanggalan dalam anggaran ini.

“Misalnya, pengadaan kendaraan dinas khusus di lingkungan Setda Pemprov Sumsel di tahun anggaran 2016, melalui Biro Umum dan Perlengkapan Pemprov Sumsel menyiapkan anggaran sebesar Rp5.454.943.000,” kata Jajang kepada KM kemarin, 2/8 membuka data yang telah ia himpun sebelumnya.

“Adapun perusahaan yang dimenangkan oleh pihak Pemprov Sumsel terkait proyek pengadaan kendaraan dinas untuk Setda Pemprov Sumsel adalah PT Bahana Selaras. Perusahaan ini beralamat di Jl. Raya Karanggan no. 13 RT 002 RW 004 Gunung Putri, Kabupaten Bogor Jawa Barat. Anggaran yang disepakati kedua belah pihak untuk proyek tersebut sebesar Rp4.944.233.800,” lanjutnya.

Center for Budget Analysis (CBA) menilai bahwa proyek pengadaan kendaraan dinas untuk Setda Pemprov Sumsel “hanya menghambur-hamburkan anggaran”.

Bahkan, menurut Jajang, disinyalir terdapat indikasi mark-up anggaran, hal tersebut dikarenakan nilai proyek yang mencapai angka Rp. 4,9 miliar lebih ini “kelewat mahal”, alias tidak sesuai harga standar.

“Sebenarnya terdapat beberapa opsi harga yang lebih ekonomis terkait proyek tersebut, namun aneh pihak Pemprov Sumsel tetap memenangkan PT Bahana Selaras. Misalnya opsi dari CV. Kana Komputindo dengan tawaran senilai Rp3.428.150.000 namun malah digugurkan,” terang Jajang.

Akibat hal tersebut, ia menilai proyek pengadaan kendaraan dinas untuk Setda Pemprov Sumsel turut menyumbang masifnya kebocoran kas daerah yang dipimpin Alex Noerdin. “Dimana potensi kebocoran dalam satu proyek ini saja mencapai Rp1.525.874.165,” lanjutnya.

Pihaknya pun menyerukan kepada Kejati Sumsel untuk segera melakukan penyelidikan atas kasus tersebut.

“Panggil segera Gubernur Alex Noerdin untuk diminta keterangan dalam kasus ini,” tutupnya.

*Red

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*