KUPAS KOLOM: Anggota Dewan Terhormat Yang Tak Kunjung Waras

Oleh: Jajang Nurjaman*

Tercatat sejak menjabat tahun 2014 anggaran yang sudah dihabiskan anggota Dewan terhormat sebesar Rp12,1 triliun. Anggaran yang fantastis tersebut tidak berbanding lurus dengan fungsi legislasi yang diamanatkan, total Undang-undang yang berhasil mereka sahkan hanya 16.

12,1 triliun lebih sudah mereka habiskan dan hanya 16 undang-undang yang mereka kerjakan, ini benar-benar di luar kewarasan. Seolah politisi senayan tersebut menghargai satu Undang-Undangnya Rp756 miliar lebih, benar-benar tidak masuk di nalar.

Membicarakan kelakuan para politisi Senayan ini memang perlu ekstra kesabaran, jangan sampai kita terbawa gila. Yang namanya empati, sudah hilang nampaknya dari kamus mereka. Dan publik mesti lebih bersabar lagi, karena kegilaan para anggota dewan semakin menjadi-jadi di 2017 ini.

Di saat hutang kita semakin menggunung dan anggaran terus defisit, mereka mengajukan anggaran untuk tahun 2018 secara gila-gilaan, total Rp7,2 triliun yang mereka minta, ini jelas perampokan.

Salah satu alasan kenapa mereka mengajukan penambahan anggaran, karena DPR kembali berwacana tentang gedung Nusantara miring sampai tujuh derajat. Jika hal tersebut memang benar-benar terjadi, artinya DPR harus kembali berkantor ke dapil masing masing. Jangan lupa bawa presiden Jokowi ke dapil, siapa tahu nanti bisa bagi-bagi sepeda.

Para politisi senayan sendiri harus maklum, jika keluhan mereka tidak pernah ditanggapi positif oleh publik. Hal tersebut karena ulah dan kinerja mereka sendiri selama ini. Mereka bilang gedung nusantara miring, bisa jadi publik menangkap berbeda, masih sukur bukan ‘isi kepala’ anggota dewan yang dianggap miring.

Alasan lain yang mereka hembuskan adalah pembangunan gedung DPR atas dasar ingin membentuk DPR modern, ini cara berpikir yang ‘menyesatkan’. Seharusnya DPR itu sadar, anggaran belanja dan pendapatan selalu mengalami defisit, dimana tiap tahun semakin tinggi. Jadi, sangat tidak pantas anggota dewan minta gedung baru seperti anak TK. Lebih tidak pantas lagi, apabila minta apartemen baru agar jarak dari gedung DPR dengan apartemen dekat, dan waktunya efisien.

Permintaan apartemen baru ini sangat melukai konstituen DPR yang belum memiliki gubuk alias rumah. Karena anggota dewan sendiri sudah punya rumah di Kalibata dan Ulujami. Tapi sampai sekarang tidak semua anggota menempatinya padahal tempat ini sangat layak huni.

Mirisnya, bukannya bersyukur dan mereka manfaatkan demi tugas negara, yang terjadi di lapangan justru sebagian rumah DPR tersebut ditempati oleh kader partai, keluarga, tenaga ahli DPR, dan para tamu. Hal ini benar-benar sangat tidak dibenarkan dan jelas merugikan keuangan negara.

Seandainya para Anggota DPR tetap ngotot agar dibangun apartemen untuk DPR kemudian direalisasikan, sangat diragukan mereka akan menempati apartemen tersebut, bisa jadi apartemen tersebut nasibnya seperti rumah dinas di Kalibata dan Ulujami.

Jokowi harus berani menolak permintaan tidak masuk di nalar para anggota dewan ini. Uang triliunan akan lebih berguna bagi pos anggaran lainnya yang benar-benar membutuhkan dan berdampak terhadap masyarakat luas. Anggota DPR juga harusnya tahu dan malu dengan permintaan mereka, masih banyak masyarakat miskin yang kena gizi buruk anak-anak yang tidak sekolah karena sekolahnya bukan miring lagi dan sebatas isu yang dibuat-buat, tapi benar-benar ambruk. Merekalah yang benar-benar dan patut dikasihani.

*Koordinator Investigasi di Center for Budget Analysis (CBA)