HIMPASU Apresiasi Upaya Pemerintah Atasi Kasus Sengketa Lahan Desa Bulu Cina

(dok. HIMPASU/KM)
(dok. HIMPASU/KM)

DELI SERDANG, SUMATERA UTARA (KM) – Pengurus dan Anggota Koperasi Serba Usaha Himpunan Masyarakat Pra Sejahtera Sumatera Utara (KSU-Himpasu) pekan depan akan memasang plang merek dan patok di lahan Desa Bulu Cina, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Langkah ini dilakukan pengurus dan anggota setelah adanya rekomendasi dari pihak Pemerintah Pusat yakni Kemensesneg RI dengan Nomor B.3238/Kemensesneg/D3/PM.14/II/2015.

Surat tersebut ditandatangani Kepala Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarkatan, Dadan Wildan, dengan tembusan kepada Mensesneg RI, Menteri ATR/BPN, Menteri PAN RB, Gubernur Sumut, Direktur Utama Perkebunan Nusantara II (Persero) dan Kepala Kanwil BPN Sumut.

Bahkan pihak pengurus dan anggota KSU Himpasu dikatakan sudah sering berkoordinasi secara lisan dan tertulis, baik itu kepada Staf Khusus Presiden RI, Lenis Kogoya, maupun terhadap Presiden RI Joko Widodo.

“Kami berharap semua pihak bisa membentuk koordinasi yang konstruktif baik itu pihak PTPN II Kebun Bulu Cina, pihak aparat keamanan, pemerintah setempat, karena ini kepentingannya untuk masyarakat banyak,” tutur Ketua KSU Himpasu Antoni Sihombing bersama pengurus Serra Aktifis Masyarakat, E Rambe, Rabu (23/8).

Lanjutnya, dasar hak milik tanah adalah petikan surat atas nama Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara, Kepala Inpeksi Agraria Provinsi Sumatera Utara, kemudian atas nama Bupati Deli Serdang, Kepala Agraria Kabupaten Deli Serdang dengan No SK: 13/HM/LR/1968.

“Tanah tersebut atas nama masyarakat setempat, namun kami akan bernaung pada kelompok KSU Himpasu untuk pengelolaan, karena luas tanahnya sekitar 820 Hektar. Kami minta penggarap liar supaya sadar diri, kalau itu bukan miliknya,” urai Antoni Sihombing.

Antoni Sihombing juga merasa heran dasar apa yang digunakan pihak PTPN II melakukan penggarapan atau dugaaan penyewaaan terhadap lahan tersebut.

“Tentu dengan ini, kami sangat yakin pemerintah jugan senang melihat rakyatnya sejahtera, aman, makmur dan sentosa, bukan malah sebaliknya,” ucapnya.

Masih di tempat yang sama, E Rambe mengatakan bahwa sudah beredar kabar kalau pihak PTPN II Kebun Bulu Cina, Kecamatan Hamparan Perak, mengkontrak lahan tersebut kepada oknum-oknum penggarap. Jika benar demikian, maka dalam waktu ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Menteri BUMN Rini Sumarno dan pihak KPK.

“Kita memang rakyat kecil yang hanya ingin hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga anak-istri bukan untuk mencari kaya, ini negeri kami, tentu pemerintah pasti ingin yang terbaik buat kami sebagai rakyatnya,” katanya.

Tambahnya, jika pemerintah pusat sudah ada respons positif, maka Pemerintah daerah, baik itu Provinsi Sumut, Kabupaten Deli Serdang dan stakeholder lainnya, perlu duduk bersama mencari solusi strategis supaya tidak ada tindakan yang nantinya menimbulkan komunikasi yang tidak efektif dan komunikatif yang berdampak menimbulkan kerugian baik secara individual maupun kelompok.

“Jadi kami sangat bangga memiliki pemimpin yang merakyat seperti Bapak Presiden Joko Widodo, kami akan setia selalu dan kami butuh cinta serta kasih sayang Bapak Jokowi dan Bapak Lenis Kogoya, semoga kita semua larut dalam cinta kasihnya tuhan, amin,” tutupnya dengan penuh harapan.

Reporter: Humas Himpasu, Red
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: