Mendagri: Pemerintah Optimis dengan Angka 20-25% terkait Ambang Batas Pencalonan Presiden

JAKARTA (KM) – Rapat Pansus RUU Pemilu kali ini antara DPR dan Pemerintah masih membahas terkait ambang batas pencalonan Presiden (Presidential Threshold).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, sikap Pemerintah tetap di 20-25% namun Pemerintah ingin musyawarah dan mufakat.

“Itu prinsip [pemerintah],” lanjut Mendagri, sebelum memasuki ruang Pansus, Kamis 13/7 di Gedung Nusantara 2, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Kalau dalam musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka ada 3 opsi. “Pertama, musyawarah mufakat di Pansus, atau dibawa ke paripurna untuk mengambil keputusan politik, atau Pemerintah punya sikap,” ujar Mendagri.

Lebih lanjut kata Mendagri, terkait kapan akan diputuskan, Tjahjo mengatakan bahwa keputusan tersebut tidak dapat dijadwalkan.

“Ini kan forum politik ya, tidak bisa pengambilan keputusan yang sesuai jadwal kan tidak bisa. Toh tahapannya kan juga masih 20 bulan, dalam pengertian diawali awal Oktober karena kabel kita juga menyiapkan beberapa opsi-opsi TKPU nya dengan Undang-Undang baru atau Undang-undang lama, karena Undang-Undang lama pun sama masalahnya tidak ada yang berubah di lima opsi ini, baik 20/25 hanya Parlementary Threshold nya saja 3 setengah di opsi ini juga ada yang mengusulkan 3 setengah, ada yang 4, ada yang 5, nanti kita lihat mana yang terbanyak, mudah-mudahan ada kata sepakat,” ujar Mendagri.

“Adapun sikap beberapa fraksi yang belum sepakat, namun Pemerintah harus optimis di 20-25% sebelum ketok Palu, itu prinsip,” tandas Mendagri.

“20-25 udah dua kali Pilpres jalan dengan baik, tidak calon tunggal. Dua kali Pilkada serentak juga tidak ada masalah, hal yang sudah baik kenapa harus dirubah, intinya disitu aja,” kata Mendagri .

Saat ditanya awak media apakah jika ada jalan tengah yang ditawarkan, misalnya ada opsi yang di tawarkan 10-15%, Mendagri menegaskan bahwa pihak pemerintah tidak memberikan “diskon”.

“Ini sistem ya, menurut saya tidak pakai diskon lah,” ucap Mendagri.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA