Pokdakan Tolak Bantuan Ekskavator Rusak dari Kementerian Kelautan dan Perikanan

BREBES (KM) – Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Muncul Jaya, Kelurahan Limbangan Wetan, Kabupaten Brebes menolak bantuan alat berat excavator yang sudah rusak dari Kementrian Kelautan dan Perikanan. Hal itu diungkapkan oleh Haji Mulyadi, Ketua Pokdakan Muncul Jaya, kepada KM kemarin (29/5).

“Karena pak Tandi [Kadis DKP Brebes -red] sejak awal tidak niat memberikan kepada kami excavator tersebut, maka kami bilang pada beliau silahkan diberikan saja pada pihak lain, apalagi sudah dalam kondisi rusak berat seperti itu,” tutur Mulyadi dengan nada kecewa.

Mulyadi menjelaskan bahwa dirinya bersama penasehat Pokdakan Muncul Jaya, Haji Madnuri, diundang ke Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Brebes hari Rabu 24/5 lalu. Dalam pertemuan tersebut juga hadir Santo, penyewa excavator, dan Balok  yang tujuannya membahas soal kelanjutan pengelolaan excavator. Juga dalam pertemuan itu disiapkan uang sebanyak Rp 43.000.000,- dari Santo untuk pembayaran sisa uang sewa excavator untuk pokdakan Muncul Jaya.  Namun Haji Mulyadi atas nama kelompoknya tetap menolak uang itu dan kendaraan alat berat yang rusak itu.

Mulyadi menjelaskan bahwa Pokdakan Muncul Jaya sudah mengadakan rapat anggota pada hari Senin (22/05/17) berkaitan dengan excavator itu. Seluruh anggota sepakat dan menandatangani petisi untuk memutuskan menolak bantuan alat berat excavator dengan alasan penerimaan bantuan tidak sesuai prosedur dari DKP dan alat tersebut sudah rusak berat akibat tenggelam selama 2 bulan.

Haji Mulyadi, Ketua Pokdakan Muncul Jaya, saat dikonfirmasi di tambaknya (dok. KM)

Haji Madnuri saat ditemui Kupas Merdeka di depan Kantor DKP Brebes, Rabu (24/05/07) mengatakan, “kami telah sepakat untuk menolak bantuan alat berat yang telah rusak tersebut, ini sudah hasil musyawarah seluruh anggota pokdakan Muncul Jaya.” Ia pun lalu menunjukkan bukti tertulis kesepakatan seluruh anggota berupa daftar hadir dan berita acaranya.

Pihak Kementrian dan Kelautan RI sudah dimintai konfirmasi lewat nomor WA Menteri KP Susi Pudjiastuti, yang sudah dibaca namun belum memberikan jawaban. Beberapa Anggota DPRD Kabupaten Brebes juga sudah dikonfirmasi terkait masalah excavator itu, namun belum bisa memberikan jawaban resmi. Secara pribadi mereka “sangat menyesalkan dan menyayangkan” adanya penyalahgunaan bantuan itu oleh Tandi, Kepala Dinas DKP.

Sejauh ini tindakan dari lembaga hukum dan dinas terkait belum terlihat nyata. (Firdaus/Dade)