Guru Honorer Sayangkan Respon Negatif dari UPT Pendidikan dan PGRI Terhadap Rencana “Aksi Bela Guru”

BOGOR (KM) – Rencana aksi para guru honor yang akan melakukan aksi demo menuntut keadilan besok (Kamis 18/5),  mendapat kecaman dari Kepala UPT Pendidikan, Kepala Sekolah, beserta ketua PGRI Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor.

Hal tersebut disayangkan salah satu guru honorer, sebut saja J, yang menurutnya selama ini kesejahteraan para guru honor sangat minim perhatian.

“Tengok saja berapa honor yang kami (para guru honorer) dapatkan, kami juga punya keluarga, punya anak istri.” ungkapnya.

Lanjut ia, padahal para guru honorer cuma mau meminta keadilan atas apa yang menjadi hak kami sebagai guru honor.

“Tapi kenapa malah dilarang sama UPT Pendidikan. Bahkan UPT P dan kepala sekolah melarang kita demo dengan alasan Kadisdik dan Ketua PGRI kabupaten Bogor yang memberikan intruksi agar guru honor tidak boleh ikut demo,” tuturnya dengan nada kesal.

Bahkan, masih kata J, di Kecamatan Nanggung diduga ada intimidasi dari pihak UPT yang mengecam keras aksi demo tersebut.

Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Leuwisadeng, Nurjanah, saat mengintruksikan agar guru honor tidak mengikuti Aksi Bela Guru yang akan digelar Kamis (18/05/2017) (dok. KM)

Adapun tuntutan aksi para guru honor adalah:
1. SK Bupati yang bisa diperuntukan SERTIFIKASI.
2. Pencairan Uang Tamsil atau Kespeg Harus Tepat Waktu dan tidak boleh telat, apalagi ditunda serta ditingkatkan nominalnya sampai 1 Juta.
3. UMK Kabupaten Bogor secepatnya direalisasikan dan diberikan kepada Guru Honorer.
4. Jaminan Kesehatan dan Kecelakaan Kerja dari BPJS segera di distribusikan dan ditanggung pembayarannya oleh APBD.
5. Khusus Honorer Kategori 2, mendesak untuk segera direkomendasikan agar diangkat menjadi CPNS atas usulan dan kebutuhan Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Reporter : Abdul/Iwan
Editor : KN/HJA