Proyek Revitalisasi Balai Latihan Kerja Kemenaker Dinilai Berpotensi Kebocoran Anggaran

Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBLK) Bandung (stock)
Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBLK) Bandung (stock)

JAKARTA (KM) – Selain melalui program pendidikan gratis 9 tahun, upaya lain pemerintah pemerintah dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia yakni melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melakukan pendidikan vokasi atau pendidikan yang berfokus pada keterampilan agar menjadi tenaga ahli profesional di bidang teknik atau kesenian.

Pelatihan vokasi tersebut dilakukan di Balai Latihan Kerja yang dimiliki baik pemerintah pusat atau daerah. Indonesia sendiri memiliki 279 BLK (Balai Latihan Kerja), yang mana 17 dimiliki pusat dan 262 BLK dimiliki Pemda Provinsi, kabupaten dan kota. Namun dari 262 BLK Pemerintah Daerah, hanya 55 dalam kondisi baik, sisanya tidak layak pakai. Dari sinilah Kemenaker melakukan upaya revitalisasi BLK agar dapat digunakan sebaik-baiknya.

Dalam hal ini CBA (Center for Budget Analysis) melihat proyek pembangunan Balai Latihan Kerja yang dilakukan Kemenaker perlu diawasi dengan ketat. “Karena banyak berpotensi merugikan uang negara,” ungkap Jajang Nurjaman selaku Koordinator Investigasi CBA kepada kupasmerdeka.com, pada Senin (03/04/2017).

Jajang menjelaskan, misalnya di tahun 2017 Kemenaker akan melakukan Pembangunan dan Rehab BBPLK (Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja) Bandung adapun lokasi pekerjaan dilaksanakan di Jl.Jend Gatot Subroto 170 – Bandung. Untuk proyek tersebut anggaran yang disiapkan Kemenaker sebesar Rp. 17.645.000.000,-.

Perusahaan yang dimenangkan Kemanker untuk menjalankan proyek tersebut adalah PT. Tidar Sejahtera beralamat di Jl. RH. Ismail No.30 RT.008 RW.003 Kel. Jatinegara Kec.Cakung – Jakarta Timur DKI Jakarta. Anggaran yang diminta oleh  PT. Tidar Sejahtera untuk menjalankan proyek tersebut sebesar Rp. 16.950.950.000 angka tersebut kami anggap terlalu mahal dan janggal.

“Akibat memilih penawaran yang tinggi dan mahal, maka untuk satu proyek ini saja sudah ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp.  1,711,342,000. Dan ini benar benar ada yang diuntungkan, dan uang negara sengaja dikuras habis-habisan.” ungkapnya.

Jadi, tambah Jajang, perlu dicurigai bahwa Kemenaker yang dipimpin Hanif Dhakiri menargetkan revitalisasi 70 Balai Latihan Kerja, dengan total anggaran sebesar Rp. 1,4 triliun, hanya sebuah “proyek-proyekan”, dan berpotensi anggarannya bocor. “Lihat satu-satu revitalisasi untuk pembangunan dan rehab BBPLK (Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja) Bandung sudah bocor sebesar Rp.1,711,342,000,-,” tegasnya.

“Berkaca dari temuan di atas, kami dari CBA meminta kejaksaan untuk membuka kasus pembangunan dan rehab BBPLK Bandung ini. Segera panggil para panitia lelangnya atau para pokja lelang ini. Dan kalau perlu, panggil juga Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri biar bisa jelas semuanya,” pungkas Jajang dengan nada geram.

* Red

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*