Komisi III DPR Soroti Kinerja Menkumham terkait Rutan dan Lapas

JAKARTA (KM) – Rapat Dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR RI yang membidangi urusan hukum dengan Menteri Hukum dan HAM membahas sejumlah persoalan, diantaranya soal anggaran Lapas dan kesejahteraannya.

Hal tersebut dipaparkan oleh Menkumham Yasonna Laoly dalam laporan kerja di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senin 10/4 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam laporannya, Menkumham mencantumkan bahwa pada tahun 2016 total anggaran untuk program bantuan hukum bagi orang miskin sebesar Rp. 45 miliar. Namun realisasi anggaran bantuan hukum sebesar 95,13 persen atau sekitar 42,8 miliar. Sementara pada tahun 2017, Menkumham memberikan anggaran bantuan hukum bagi rakyat miskin sebesar 19,1 Miliar.

Melihat ini, anggota Komisi III, Erma Suryani Ranik, mengkritisi laporan dari Menkumham terkait penurunan anggaran yang disusun Menteri Hukum dan HAM untuk program bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

“Bantuan hukum bagi rakyat miskin ini, merupakan amanat undang-undang,untuk memberikan akses keadilan bagi orang tidak mampu,” ujar Erma.

“Begitu banyak persoalan yang dialami oleh orang miskin, namun mereka tidak mendapat pendampingan, baik dari segi Litigasi maupun non Litigasi,” ucap politisi Partai Demokrat itu.
 
Ia pun berharap agar Menkumham merevisi anggaran untuk program ini dalam APBNP mendatang. “Paling tidak 35 Miliar lah. Agar semua masyarakat tidak mampu yang memiliki persoalan hukum bisa mendapatkan bantuan pendampingan,” sambungnya.

Sementara politisi PDIP Junimart Girsang mengatakan kepada Menkumham, “di daerah saya sangat mengharukan sekali kondisi lapasnya, jadi tolong Pak Menteri sampaikan kepada Pak Presiden, Menkeu, kunker lah ke Lapas sana, agar tau situasinya. Jangan kunker ke pasar, ke mal,” ujar Junimart di ruang rapat komisi 3 DPR RI.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA