Aktivis Soroti “Bobroknya” Tata Kelola RSUD Leuwiliang

BOGOR (KM) – Pelayanan kesehatan yang memadai untuk masyarakat ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai bagian dari misinya untuk menjadi kabupaten termaju di Indonesia, namun sejauh mana penerapan kebijakan untuk mencapai target tersebut mendapat sorotan tajam dari sejumlah aktivis, khususnya di Kabupaten Bogor bagian barat akhir-akhir ini.

Aktivis menyoroti dugaan korupsi sebesar Rp. 2,5 miliar, pelayanan kesehatan yang buruk, terlebih bagi pasien BPJS dan mangkraknya pembangunan tanpa transparansi yang dilakukan oleh RSUD Leuwiliang.

Hal itu diungkapkan oleh Koordinator II Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor Barat (GMPBB), Hasyemi Faqihudin saat dihubungi KM kemarin 18/4. “Bobroknya tata kelola di RSUD Leuwiliang berakibat gagal [tercapainya Bogor sebagai] Kabupaten termaju di Indonesia,” ungkapnya.

Menurutnya, pelayanan kesehatan harus dijadikan prioritas yang utama. “Tetapi saat ini RSUD tampak seperti membuat sekat-sekat, mana yang pasien BJPS atau reguler,” sambungnya.

“Bahkan presiden pernah mengatakan, suasana rumah sakit yang baik tanda kesuksesan pemerintah, tetapi yang terjadi di RSUD Leuwiliang hanya cover up saja seperti baik, padahal sebetulnya masih ada tindakan tendensius,” tegas Hasyemi.

Dengan permasalahan kompleks yang terjadi di Bogor Barat umumnya, khususnya RSUD Leuwiliang, masyarakat pun berharap agar masalah tersebut cepat diatasi. “Ya semoga saja, pelayanan kesehatan menjadi lebih baik, ya berharap harus kasihan sama rakyat yang dibawah,” ungkap Dadang, seorang pedagang kaki lima di Pasar Leuwiliang.

*Red