Minimnya Infrastruktur Hambat Pemekaran Bogor Timur

Ilustrasi peta wilayah Kabupaten Bogor (stock)

BOGOR (KM) – Permasalahan infrastruktur menjadi penghambat pemekaran wilayah Bogor Timur, walaupun Presidium Bogor Timur telah memastikan pemekaran akan terjadi dua tahun mendatang.

Hal tersebut menyebabkan desakan pemekaran untuk Daerah Otonomi Baru (DOB) dianggap masih terlalu dini, karena infrastruktur penunjang seperti infrastruktur pendidikan dan kesehatan masih sangat minim.
“Kalau bidang instrumen pembangunan belum dilengkapi, pihak presidium harus bersabar dalam melakukan desakan kepada pemerintah,” ujar tokoh masyarakat Bogor Timur, Yudi Sucipta kepada kupasmerdeka.com di kawasan Puncak Cisarua, Jum’at (10/3).
Dia merasa khawatir, bila desakan dari presidium akan menggiring opini masyarakat menjadi sesat, dan pada akhirnya informasi salah itu akan menguntungkan segelintir orang.

“Jadi untuk menjadi DOB merupakan hajat masyarakat, jangan sampai masyarakat diberi angin segar dengan info yang salah,” katanya.

Yudi menegaskan, pihak Kemendagri tidak akan memproses untuk DOB, bila daerah itu belum layak sehingga akan mencegah DOB yang gagal berkembang.

“Sehingga untuk pemekaran sangat ketat, jadi untuk daerah yang baru pemekaran tidak boleh ada kegagalan,” ucapnya.

Lanjut Yudi, pihak Kemendagri aka menganalisis lebih dalam dimensi geografis/kewilayahan, demografis/kependudukan, fiskal dan perekonomian sebagai indikator pemekaran daerah.

“Dari situ akan ada hasil penilaian potensi pemekaran daerah menjadi lebih independen,” tambahnya.
Kata Yudi, ada proses persiapan sebagai calon daerah otonomi baru dalam waktu tiga tahun.
“Jadi selama tiga tahun bisa berkembang dan layak mandiri, maka pemerintah menetapkan sebagai DOB,” tuturnya. (dedi/pend)

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*