Anggota DPR: “UU Keimigrasian dan Perikanan Menyimpang dari KUHAP”

JAKARTA (KM) – Dalam menjaga kelestarian alam dan menempatkan hukum pada porsinya, sebagian kalangan menilai beberapa undang-undang harus dievaluasi kembali.

Seperti yang disampaikan politisi dan anggota DPR RI Eddy Kusuma Wijaya usai reses pada Senin 27/2 Komplek Parlemen Senayan.

Eddy menjelaskan bahwa undang-undang tentang keimigrasian dan perikanan itu menyimpang dan tidak sesuai dengan KUHAP. Menurutnya, seharusnya Undang-undang yang menyangkut keimigrasian dan perikanan ini melimpahkan kewenangan kepada polisi. “Itu tugas polisi,” ujar Eddy.

“Hal lain, kata Eddy,banyak persoalan yang berkembang saat ini, seperti penangkapan ikan secara ilegal, banyaknya orang asing yang masuk ke Indonesia tanpa melalui prosedur yang jelas, karena yang menyangkut keimigrasian selama ini menyimpang, termasuk perikanan,” tandas Eddy.

Lebih lanjut kata Eddy, “undang-undang keimigrasian dan perikanan ini harus sama dengan undang-undang pajak, yang mana ketika ada pelanggaran, masuk dalam tindak pidana korupsi, sebab telah merugikan Negara.”

“Nah seharusnya undang-undang keimigrasian sama undang-undang perikanan ini masuk dalam undang-undang Korupsi,” ujar politisi PDIP itu.(Indra Falmigo)