Tidak Lupa Setoran ke Aparat, Prostitusi di Malioboro Berjalan Aman dan Lancar

PSK menjajakan dirinya di pinggir jalan (ilustrasi)
PSK menjajakan dirinya di pinggir jalan (ilustrasi)

YOGYAKARTA (KM) – Sebagai provinsi dengan julukan kota pelajar, kota seni budaya dan kota Sultan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mempunyai keistimewaan tersendiri. Keistimewaan itu sendiri dapat terlihat dari banyaknya sekolah berprestasi tingkat kota, kabupaten, provinsi bahkan tingkat nasional. Dengan ramainya pendatang dari luar daerah yang turut menikmati daya tarik Yogyakarta, tentu menjadi ladang rezeki bagi warga setempat, namun juga menjadi lahan subur bagi tindakan asusila.

Adalah kawasan jalan Malioboro, tepatnya Jalan Pasarkembang, Gg. Sosro Wijayan Kulon, dimana kedapatan area lokalisasi prostitusi. Tim KM mendapatkan informasi dari seorang pedagang sego angkringan di depan Gg Sosro Wijayan Kulon, Wito, bahwa kawasan prostitusi Gg. Sosro Wijayan Kulon tersebut aman dari penggerebekan oleh aparat. “Aman mas, karena kerjasamanya bagus, ada Polsek, oknum Brimob, Koramil dan juga Satpol PP karena pengurusnya setoran ke oknum tersebut selalu tepat waktu,” kata Wito.

Bahkan saat KM memantau area dalam lokalisasi tersebut, informasi itu dikonfirmasi oleh salah satu penjaga pintu masuk. “Ini loh mas, yang buat setoran ke para oknum tersebut ialah dari tiket masuk 5 ribu per pengunjung dan dari sewa kamar 20 ribu per tamu yang lakukan kencan dengan para WTS [wanita tuna susila -red] tersebut. Sementara tarif kencan kisaran 150-300 ribu tergantung masing-masing model WTS nya,” ujarnya.

Advertisement

Kabar tersebut dikecam oleh anggota Front Jihad Islam (FJI) wilayah DIY Alfin, saat dimintai tanggapannya oleh KM. “Saya memang sempat mendengar kabar tak sedap terkait dengan sejumlah oknum yang menjadi backing tempat najis tersebut. Saya sebagai divisi dakwah akan segera berkoordinasi dengan komandan FJI untuk mengambil langkah yang tepat dan tegas pada lokasi mangkalnya WTS tersebut, serta meminta kepada kapolda DIY, Dandim, Kasat Brimob dan kepala Dinas Satpol PP untuk menindak tegas oknum yang menjadi backing,” katanya kepada KM, Kamis 2/2.

“Jika hal itu tidak digubris FJI akan bergerak bersama masyarakat karena malu, hal ini puluhan tahun di DIY masih gak bisa dihilangkan” geram Alfin. (Gie/Dega)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: