AMPB Tuntut Pemkab Bogor Tegas Terhadap Kontraktor Nakal

BOGOR (KM) – Mangkraknya proyek pembangunan yang kerap terjadi setiap tahunnya menjadi catatan bahwa penindakan sanksi terhadap pengusaha kontraktor yang nakal tidak berjalan, dan ini menjadi preseden buruk bagi Kabupaten Bogor, yang menjadi surganya pengusaha-pengusaha nakal, menambah benang kusut kegagalan Pemerintah Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten termaju di Indonesia dan berdampak pada besarnya angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) di Kabupaten Bogor.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekertaris Jendral Aliansi Masyarakat Penyelamat Bogor (AMPB), Iman Sukarya, saat ditemui KM pada acara program Kukulilingan Saba Lembur, Sabtu (18/2).

“Ketidaktegasan pemerintah menjadi tanda tanya, ada apa dan kenapa? Seharusnya Bupati Bogor, Nurhayanti, bisa bertindak tegas, mem-blacklist para pengusaha yang bermasalah agar nanti bisa menjadi pembelajaran kepada para pengusaha lainnya,” ujar Iman.

“Sepertinya, setiap Minggu harus ada giat Kukulilingan Saba Lembur ke setiap wilayah. Sambil lihat-lihat proyek pekerjaan Pemda dan kondisi masyarakat. Ayo siapa yang mau ikut serta dan setiap bulannya kita ekspos hasilnya,” ajak Sekjend AMPB ini ketika meninjau pengerjaan kantor Kecamatan Sukajaya.

Menurut Iman, unsur pendukung pembangunan yaitu unsur pengusaha harus menjadi catatan yang harus dievaluasi, jangan sampai semua kegagalan program pembangunan tersebut dikarenakan ada campur tangan para pengusaha kapitalis, buah dari “kolaborasi jahat antara pengusaha dan penguasa.”

“Banyaknya terlontar jual beli proyek, mungkin salah satu yang erat kaitannya, lemahnya pengawasan dari para wakil rakyat pun ikut menyempurnakan kolaborasi jahat tersebut,” lanjutnya.

Ia menduga, penyebab mangkraknya pembangunan karena adanya jual beli proyek, sehingga berimplikasi pada kualitas bangunan tersebut. “Terkait ketegasan sanksi denda, PPK harus memastikan dendanya agar masuk ke kasda bagi para pengusaha yang pekerjaannya molor,” tukasnya.

Adapun Program “Kulilingan Saba Lembur” digagas pihaknya sebagai salah satu cara agar dapat menangkap dan menampung potret dan aspirasi masyarakat Kabupaten Bogor, khususnya di daerah pelosok yang kurang perhatian, pemantauan dan pengawasan pembangunan dari Pemkab Bogor.(Dian Pribadi)