Separatis Papua Merdeka Bobol Keamanan KJRI Melbourne Australia, Kibarkan Bendera OPM

JAKARTA (KM) – Sistem keamanan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Melbourne, Australia, kecolongan oleh 2 orang anggota separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang memanjat tembok KJRI setinggi 2,5 meter dan berhasil masuk teras atas KJRI. Kedua aktivis OPM itu kemudian berhasil mengibarkan bendera Papua Merdeka di dalam Kompleks KJRI, Jumat 6/1.

Menyusul kejadian tersebut, pemerintah Indonesia memprotes dan meminta kepada otoritas di Australia untuk menangkap pelaku pengibaran bendera organisasi ilegal itu di KJRI Melbourne, Australia.

Pihak konsulat pun merasa bahwa pemerintah Australia punya tanggung jawab atas keamanan konsulat dan melindungi perwakilan diplomatik, sesuai dengan konfrensi Wina tahun 1961 dan tahun 1963 mengenai hubungan diplomatik dan konsuler.

Menanggapi kejadian tersebut, kepala Departemen Hubungan Internasional UI Evi Fitriani mengatakan pada KM bahwa OPM memang sudah kerap kali membuat ulah.

“Memang ini kelompok yang cukup vokal, hal ini kejadian bukan yang pertama ya. Saat 17 Agustus lalu saya menyaksikan sendiri kelompok mereka telah mengibarkan bendera Papua Merdeka dan spanduk di tempat kita merayakan 17 Agustus di kota Melbourne,” jelas Evi.

Lebih lanjut Evi menyatakan bahwa otoritas Australia tidak bisa menangkap aktivis OPM selama mereka tidak melakukan tindakan kriminal, dan pengibaran bendera OPM tidak termasuk tindakan kriminal di Australia.

“Di Australia, kebebasan berekspresi ini dijamin. Mereka (pemerintah Australia) tidak bisa menangkapi orang-orang seperti ini, tidak boleh di tangkapi, sampai mereka melakukan tindakan kriminal. Karena hal itu [pengibaran bendera Papua Merdeka] dianggap hak mereka [kebebasan  berpendapat] untuk mendukung Papua Merdeka,” tuturnya.

“Saya melihat hal ini pemerintah Australia juga kecolongan sistem keamanannya. Saya pikir memang masalah Papua ini adalah masalah yang sangat pelik, antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia, oleh karena itu sikap respon yang harus dilakukan tenang, gak perlu reaktif, tetap menjaga hubungan baik dengan pemerintah Australia, bekerja sama dengan Australia, guna menangkap dan menghukum kriminal ini dengan sepantasnya,”
tutup Evi. (Lie)