Dirjen PHU Penuhi Panggilan Komisi 8 DPR Terkait Jamaah Umroh yang Telantar

RDP DI ruang Komisi 8 DPR dengan Dirjen PHU Kemenag, Kamis 12/1 (dok. KM)
RDP DI ruang Komisi 8 DPR dengan Dirjen PHU Kemenag, Kamis 12/1 (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Komisi 8 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Prof. Dr. H. Abdul Jamil, mempertanyakan persoalan jamaah umroh yang telantar di Jeddah, Kamis 12/1 di Kompleks Parlemen, Senayan.

Komisi 8 DPR itu mempertanyakan penanganan dan pengawasan haji dan umroh oleh Dirjen PHU, khususnya terkait banyaknya masalah umroh yang ada di tanah air, mulai dari penipuan oleh oknum-oknum agen travel penyelenggaraan haji dan umroh, yang memberangkatkan jamaah tanpa memperhatikan kesejahteraan mereka.

Anggota dari fraksi Partai Nasdem, Hasan Hasanuddin, memaparkan, travel- travel yang memberangkatkan jemaah umroh itu harus jelas perizinannya.

Sementara dari fraksi Demokrat Triyani menanyakan tentang pelanggaran dan apa sanksi yang diterapkan oleh Dirjen PHU terhadap travel-travel yang bermasalah.

Dalam RDP tersebut, hampir semua anggota fraksi di Komisi 8 menyampaikan sejumlah petanyaan seputar kinerja pengawasan Dirjen PHU.

Menanggapi pertanyaan dari sejumlah anggota Komisi 8, Prof. Jamil memaparkan, “Saya ingin menambahkan protap ini mengenai  pemberian izin dan sanksi. Protap yang kedua, tidak berizin jumlahnya ada 17, yang sudah kita cabut, detilnya akan kami serahkan melalui data surat.”

Prof. Jamil menambahkan, pihaknya hanya memberikan pembinaan bagi mereka yang sudah berizin. (Indra Falmigo)

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*