UPT PBB 5 Dispenda Kabupaten Bogor Ajak Masyarakat Taat Pajak

Dispenda Kbupaten Bogor (dok. KM)
Dispenda Kbupaten Bogor (dok. KM)
Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang berhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kata kontribusi dalam pengertian pajak daerah menghendaki adanya peran aktif masyarakat daerah dengan kesadaran penuh tentunya berpartisipasi dalam pembangunan daerah dengan memberikan sejumlah data yang disebut pajak kepada pemerintahan daerah untuk di pergunakan dalam membangun daerah.
Pada dasarnya Kabupaten Bogor memiliki potensi pajak daerah yang cukup besar. Letak wilayah Kabupaten Bogor yang merupakan daerah penyangga ibukota menjandikan potensi BPHTB cukup berkembang. Jumlah penduduk yang besar menjadi potensi PBB P2 dan pajak penerangan jalan. Disamping itu kekayaan alam yang terkandung diperut buminya merupakan potensi pajak mineral bukan logam dan batuan serta pajak air tanah. Keindahan alam mendorong perkembangan usaha pariwisata yang merupakan potensi pajak hotel, pajak restauran, pajak parkir dan juga pajak hiburan. Potensi pajak daerah ini haruslah dikelola dengan sebaik-baiknya.
Terdapat 10 (sepuluh) jenis pajak daerah yang dikelola pemerintahan daerah Kabupaten Bogor dari 11 (sebelas) jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota. Satu jenis pajak daerah yaitu pajak sarang burung walet tidak dipungut karena potensinya sangat kecil.
Pengelolaan pajak daerah pada pemerintahan daerah Kabupaten Bogor dilaksanakan oleh dinas pendapatan daerah sejak dikelola oleh dinas pendapatan daerah. Pertumbuhan penerimaan pajak daerah Kabupaten Bogor selalu menunjukan pengelolaan BPHTB, PBB P2 dan pajak air tanah sejak tahun 2011. Ketiga jenis pajak ini telah menyumbang hampir 60% dari total penerimaan pajak daerah tahun 2016.
Pajak daerah merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah (PAD). PAD didukung oleh 4 komponen pendapatan yaitu, pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Dari keemnpat komponen PAD, pada pemerintahan daerah kabupaten bogor, pajak daerah merupakan komponen PAD yangbpaling besar Rp. 1.357.161.868.000.- (satu trilyun tiga ratus lima puluh tujuh milyar seratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), atau sekitar 65,69% dari total PAD. Hal ini menunjukkan pentingnya pajak daerah bagi pembangunan  kabupaten bogor. Mengingat kontribusi pajak daerah terhadap PAD cukup besar, sehingga pertumbuhan penerimaan pajak daerah akan berdampak positif terhadap realisasi penerimaan PAD kabupaten bogor.
Dinas Pendapatan Daerah selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja baik dari sisi internal maupun eksternal, dengan harapan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Bogor demi mewujudkan Kabupaten Bogor sebagai Kabupaten Termaju di Indonesia. (Adv)
Komentar Facebook

6 Comments

  1. assalamu’alaikum
    saya mau bayar PBB & SPPT sudah saya terima, hanya pembayarannya akan dilakukan di Bekasi. bisa minta no rekening BJB untuk pembayaran dimaksud? terimakasih
    wassalamu’alaikum

  2. alamat OP di metland cilengsi

  3. saya mempunyai rumah di komplek PT ferry soneville di gunung putri sejak saya kredit sampai lunas saya hanya mempunyai bukti pajak waktu tahun 2003 dan sampai sekarang saya tdk ada . bagaimana cara mengurusnya dan saya harus kemana? saya ingin membayar pajak tersebut dan kalau denda yg menumpuk saya tidak bisa bayar karena kelamaan kemana saya mengajukan permohonan keringanan terima kasih

    • ibu sudah coba meminta salinan SPPT ke bapenda kab. bogor di cibinong? Bawa saja SPPT yang aja.

  4. Selamat pagi.pak sy mau tanya.sy wajib pajak dijonggol.ada pemberitahuan SPPT tahun 2018.bahwa ada tunggakan pajak tahun 2012.padahal sy bayar pajak rutin.struk pelunasan pajak 2012 juga ada.mohon konfirmasi nya

    • Salam, pak Agus. Apakah pak Agus bayar pajak melalui bank atau kantor pos, atau melalui kades atau dititip? Struk pelunasan juga apakah berbentuk printout dari Dispenda/Bapenda atau tulis tangan?

Leave a comment

Your email address will not be published.


*