APRI: Pemerintah Harus Berikan Tempat Khusus untuk Tambang Rakyat

Peserta KOngres II APRI, Jumat 4/11 (dok. Tri/KM)
Peserta KOngres II APRI, Jumat 4/11 (dok. Tri/KM)

BOGOR (KM) – Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) mengadakan pertemuan kongres keduanya  di halaman kantor DPC APRI, kampung Leuwicateng, Desa Bantarkaret, Kecamatan Nanggung Jumat 4/11.

Pada hari ke-4 Kongres II yang sebelumnya diadakan di Jakarta Pusat tersebut, hadir ratusan masyarkat yang tergabung dalam Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI), perwakilan APRI seluruh Indonesia dan beberapa peneliti di beberapa negara.

”Tambang rakyat itu sudah sejak dulu dan itu sudah ada dalam undang-undang. Jadi seharusnya Pemda Bogor memberikan tempat yang bisa disebut wilayah pertambangan rakyat atau WPR,” tutur Ketua Umum APRI Gatot Sugiharto.

Gatot pun menambahkan, sebenarnya kesalahan dari pemerintah Bogor adalah tidak mau menyediakan WPR, sehingga rakyat menambangnya suka-suka.

”Jadi sebenarnya rakyat tidak bisa disalahkan, karena kesalahannya pemerintah tidak menyediakan tempat. Padahal undang-undangnya mengamanatkan, setiap kegiatan tambang rakyat yang sudah ada, tapi belum di berikan WPR, pemerintah harus memprioritaskan itu menjadi wilayah pertambangan rakyat. Itu amanat undang-undang tapi pemerintah tidak melaksanakan,” tandasnya kepada media.

Dalam acara tersebut, Sarah, peneliti dari Charles Darwin University mengungkapkan, seharusnya pemerintah mendukung dan memberikan wilayah pertambangan rakyat yang nanti bisa mensejahterakan banyak rakyat.

Di penghujung acar,a APRI mensosialisasikan bagaimana cara mengolah bahan tambang tanpa menggunakan bahan merkuri dan cara mengolah limbah tambang menjadi bahan baku yang bermanfaat. (TRI)

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*