Politisi PKS: 2 Tahun Pemerintahan Jokowi, Belum ada Gebrakan yang Berarti

M. Nasir Djamil, anggota DPR-RI dari Fraksi PKS (dok. KM)
M. Nasir Djamil, anggota DPR-RI dari Fraksi PKS (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Usai Rapat Paripurna Komisi 3 DPR RI, Politisi PKS Nasir Djamil memberikan tanggapannya terkait kinerja pemerintahan Jokowi-JK tentang persoalan imparsial, hukum dan HAM serta isu intoleransi, dan reformasi sektor keamanan yang dinilai belum berarti, Rabu 19/10 kemarin.

Menurut Nasir, untuk mengelola Indonesia, yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana membangun pertahanan dan keamanan di wilayah kepulauan, karena kepulauan-kepulauan ini sangat rentan bukan hanya menyangkut dengan kedaulatan, tapi juga kejahatan-kejahatan transnasional.

“Hari ini ada 17 lebih pulau di Indonesia yang rentan sekali bukan saja hilang di ambil oleh orang lain atau dicaplok, tapi juga jadi tempat-tempat transit kejahatan-kejahatan trans nasional, terutama peredaran narkoba, apalagi pulau-pulau yang berhadapan dengan negara-negara katakanlah seperti Thailand, Singapura, bahkan juga Australia. Karena itu menurut saya apa yang dilakukan pemerintahan sekarang selama 2 tahun memang tidak tergambar, bisa jadi Presiden Jokowi sendiri tidak memiliki paradigma yang utuh,” papar Nasir.

“Apalagi misalnya, soal bagaimana reformasi mental itu dikaitkan dengan sektor pertahanan dan keamanan, jadi kalau kemudian kita mengevaluasi, ya, belum ada gebrakan atau satu hal yang membanggakan kita di sektor pertahanan dan keamanan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sekarang,” lanjutnya.

Penegakan HAM Masih Lemah

Tentang HAM di Indonesia, Nasir memaparkan bahwa dalam Undang-undang ada beberapa pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia, namun di Indonesia ia menilai “hak asasi” masih berkutat antara rakyat dan penguasa. “Jadi kalau di Indonesia ini, kalau kita bicara HAM, gambarannya selalu antara rakyat dan penguasa, seperti penggusuran tanah, rumah dan sebagainya, sementara di negara lain, sudah masuk dalam kehidupan masyarakatnya seperti sosial ekonomi politik dan lain sebagainya,” kata Nasir.

“Karenanya memang ini adalah pekerjaan rumah yang sampai sekarang belum bisa di selesaikan, nah makanya 2 tahun pemerintahan Jokowi, teman-teman penggiat hak asasi manusia juga kecewa karena beliau tidak tegas, karena [penegakan] HAM ini selalu menghadirkan standar ganda, sehingga memang dilema bagi penguasa untuk mengambil keputusan,” lanjutnya.

Masih kata Nasir, seperti soal Munir misalnya, disinyalir ada keterlibatan mantan kepala BIN, AM Hendropriyono yang sekarang masuk dalam “lingkaran Istana”.

“Jadi ketika Jokowi diminta oleh penggiat HAM untuk menuntaskan kasus Munir misalnya, beliau seolah-olah tidak bergeming, jadi ini persoalan sebenarnya, jadi selalu menghadirkan standar ganda dalam menyikapi hak asasi manusia, belum lagi soal toleransi dan sebagainya,” papar politisi kelahiran Medan ini.

“Agama-agama yang tidak Diakui Harus Ditertibkan”

“Toleransi itu adalah respek dan menghormati keyakinan dan perbedaan. Toleransi memang di Indonesia ini berangkat dengan pengamalan nilai-nilai penghayatan serta perbedaan-perbedaan dan negara memang harus mengatur agar tidak terjadi kekerasan atas nama agama. Tentunya jangan ada pihak yang memancing-mancing, sehingga penganut agama misalnya melakukan kekerasan pada penganut agama lain dan tentu saja Negara, Pemerintah harus konsen dengan agama-agama yang diakui di Republik ini.

Sementara agama-agama yang di luar yang tidak di akui Republik ini, itu harus di tertibkan, mereka mau masuk agama mana, sehingga dengan pengaturan itu tidak ada lagi konflik seperti Ahmadiyah dan lain sebagainya.” terang Nasir.

“Korupsi Dapat Dijatuhkan Hukuman Mati”

“Soal hukuman mati, Indonesia ini harus berdaulat dalam menyikapi hukuman mati. Memang negara-negara Eropa sudah sebagian menghapus hukuman mati, tapi memang di Indonesia undang-undang psikotropika, undang-undang tentang tindak pidana korupsi dan undang-undang hak asasi manusia, itu juga mengatur hukuman mati.

Nah hukuman mati itu kan akhirnya dalam revisi KUHP, kita jadikan sebagai hukuman atau ancaman yang di ancam dengan alternatif, bahwa hukuman mati itu cara paling akhir, karena memang tujuan pempidanaan itu memberikan kesempatan kepada terpidana itu untuk menjadi lebih baik, jadi memang di dalam UUD, warganegara itu punya hak untuk hidup yang tidak bisa diganggu gugat, tapi memang negara harus menyelamatkan dirinya dari orang-orang yang ingin menghancurkan dan membunuh bangsa ini,” cetusnya.

“Hal lain di satu sisi benar kita menghormati manusia, tapi kita juga harus melindungi warga negara kita dari kejahatan-kejahatan yang merusak warga negara itu, salah satunya ialah narkoba. Makanya kalau kemudian hakim hari ini masih memutuskan hukuman mati kepada terpidana narkoba, itu bisa di pahami, cuman memang harus diperbaiki, mulai dari kejaksaan, kepolisian sampai kepada peradilan bagaimana proses hukumnya benar-benar transparan dan akuntabel sehingga tidak ada kesangsian bagi publik bahwa hukumannya itu benar-benar adil. Kan itu yang diributkan oleh para penggiat HAM, soal transparansi dan akuntabilitas proses penyidikan sampai kepada penuntutan keputusan hakim terkait dengan kejahatan-kejahatan atau pelaku-pelaku kejahatan tindak pidana narkoba, terutama warga negara asing, atau yang sedang menjalani proses hukum di Indonesia.

Masih kata Nasir Jamil, sebenarnya para penggiat HAM mengharapkan transparansi, mulai dari tidak adanya paksaan dalam BAP, tidak ada penyiksaan, kemudian benar-benar transparan, karena menurutnya ada kesan bahwa “semuanya bisa disulap, pasal-pasal itu bisa saja buat-buat oleh penegak hukum, dan mereka paling pintar mencari pasal.”

Masih kata Nasir, menurutnya dan fraksi PKS, hukuman mati itu masih dibutuhkan dalam skala tertentu, makanya dalam UU Tipikor dapat dijatuhi hukuman mati kalau koruptor itu melakukan korupsi saat negara ini sedang dalam krisis ekonomi dan bencana alam, walaupun memang semua itu tergantung pada hakim.

“Walaupun di Indonesia ini masih ada pro dan kontra tentang hukuman mati, sehingga dalam revisi KUHP, hukuman mati itu masuk dalam tindak pidana khusus, bukan pidana pokok… artinya hakim bisa memutuskan seumur hidup, tapi kalau dalam hukuman seumur hidupnya itu berkelakuan baik, maka hukumannya bisa diubah menjadi 20 tahun, dan itupun harus di awasi, jangan sampai mereka main mata dengan petugas lapas, sehingga terpidana yang menjalani hukuman ini selalu berkelakuan baik,” lanjutnya.

Dirinya dan semua fraksi yang ada di DPR RI juga meminta rincian penegasan dan pendalaman soal bagaimana penilaian terhadap orang tersebut sehingga dia masuk dalam kategori berkelakuan baik yang itu kemudian bisa mengubah hukumannya dari seumur hidup menjadi 20 tahun.

Tidak ada Keseriusan Pemerintah Ungkap Kasus-kasus Pelanggaran HAM

Menurut Nasir, negara ini sedang mengalami transisi sehingga kalau [kasus] HAM ini di buka kembali dikhawatirkan akan mengorek luka lama.

“Makanya kemarin kata Jaksa Agung selesainya lewat non yudisial, tapi teman-teman dari HAM menolak. Alasan Jaksa Agung, bukti-buktinya sudah tidak bisa di temukan lagi, orang-orang juga sudah meninggal, saksi-saksi sudah tidak ketahuan lagi, sehingga sulit untuk mengungkap itu melalui suatu proses penegakan hukum, hanya jaksa Agung mengusulkan rekonsiliasi dan penyelesaiannya non yudisial,” kata Nasir.

“Nah non yudisial ini memang saya liat berlarut-larut jadi memang tidak ada keseriusan pemerintahan sekarang dan  pemerintahan sebelumnya SBY, tidak ada keseriusan tentang pelanggaran HAM ini, sudah dianggap bagian dari takdir warganegara yang dilanggar haknya,” sambungnya.

“Apalagi yang melakukan pelanggaran HAM itu aparat, [ada anggapan mereka] tidak bisa di anggap melanggar HAM, karena di anggap itu sudah tugasnya. Tentu saja kalimat itu bisa tidak benar, karena bisa saja dalam pelaksanaan tugas menyimpang, melakukan pengabaian kepada orang-orang yang sebenarnya tidak masuk dalam kategori yang harus dicari dan dilumpuhkan dan lain sebagainya,” tambahnya.

Masih kata Nasir, “Jangankan terhadap masyarakat biasa, dalam menangani tindak pidana terorisme aja, aparat negara kerap melanggar Hak Asasi Manusia, melanggar due process of law, jadi itu yang terjadi saat ini,” tegasnya.

Polisi Harus Menindaklanjuti Laporan Dugaan Penistaan Agama oleh Ahok

Saat di tanya wartawan Kupas Merdeka tentang pernyataan Ahok yang menuai kontroversi, Nasir menjelaskan, menurut pakar hukum, ini bukan delik aduan, tapi ini delik umum. “Karena dia delik umum, tanpa aduan pun polisi harus menindaklanjutinya. Ada atau tidak adanya unjuk rasa, polisi harus menindaklanjutinya. Kami menilai polisi tidak netral, jadi jangan sampai unjuk rasa yang kemarin-kemarin itu menekan polisi. Ada tidak ada unjuk rasa polisi harus menindak lanjuti, karena itu delik umum, mungkin unjuk rasa itu hanya solidaritas,” imbuhnya .

“Solidaritas menunjukkan bahwa mereka tidak suka kalau ada pejabat penyelenggara negara yang menghina atau menistakan, atau meng olok-olok ayat suci, kitab suci yang diyakini kebenarannya secara absolut oleh umat beragama dalam hal ini umat Islam, jadi jangan sampai ujuk rasa itu seolah-olah  ingin menekan polisi,” lanjutnya.

“Maka dalam konteks penegakan hukum Komisi 3 minta Polisi bertanggung jawab dan segera, jangan sampai menjadi api dalam sekam, jangan sampai nanti pikiran polisi, ‘nanti aja ah ada masalah lain,’ nah jangan sampai seperti ini dilupakan,” tutup anggota Komisi 3 DPR RI ini. (Indra Falmigo)

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*