Ikatan Dokter Indonesia Tolak Hukuman Kebiri, Komisi 8 DPR: “Harus Dijadikan Perintah UU”

Ketua Komisi 8 DPR-RI, Ali Taher (dok. KM)
Ketua Komisi 8 DPR-RI, Ali Taher (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Maraknya kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur membuat ketua Komisi 8 DPR RI Ali Taher angkat bicara Kamis 20 Oktober 2016, selepas rapat Komisi 8 dengan Menteri PPPA Yohana Yembise.

Melihat kasus-kasus yang selama ini beredar di publik, dirinya merasa korban-korban pemerkosaan terhadap anak ini akan mengalami beban mental yang begitu buruk pada masa depannya. Menurutnya, negara belum memberikan perhatian secara khusus terhadap kejahatan terhadap anak ini, yang menjadi dasar bagi draft peraturan pemerintah (PP) yang memuat hukuman-hukuman bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak, termasuk diantaranya kebiri kimiawi.

“Langkah maju, bahwa setiap pelaku kejahatan terhadap anak itu sudah mendapatkan pemberatan hukuman maksimalnya, bahkan sampai hukuman mati, dan juga diumumkan pada publik tentang identitasnya, di pasang chip nya, di kebiri. Nah itu mendapatkan dukungan luar biasa dari masyarakat agar ada kepastian hukuman bagi hakim, jadi ada pegangan hakim ini, tidak asumsi lagi,” ujar politisi PAN itu.

Terkait dengan efek jera, menurut Ali hal itu dicapai dengan ancaman hukuman yang selain diperberat, tapi juga menerapkan teknologi mutakhir yaitu implantasi chip. “Bahkan sampai hukuman mati kalau sudah melampaui batas,” tegasnya.

 

Masih kata Ali, pertanyaannya siapakah yang  melakukan hukuman kebiri itu?

“IDI kan menolak nih, karena alasan etika dan profesi, sumpah dan janji, jangan lupa itu, oleh karena itu ada solusinya. Bu Menteri tadi mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah yang sedang di buat ini nanti akan melibatkan IDI, apa sarannya?” kata Ali.

Atas pertanyaan tersebut pihaknya menyarankan bahwa eksekusi hukuman itu bisa dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan yang punya dokter dan klinik, atau pihak Polri yang juga memiliki rumah sakit yang bisa melaksanakannya.

“Kalau ini perintah Undang-Undang, IDI harus mau melakukan tindakan medis itu,” tambahnya.

Ali menjelaskan bahwa lasan IDI tidak menyetujuinya adalah bahwa “tugas dokter itu kan menyembuhkan orang, kenapa mengebiri orang? Ini kan persoalan etika di situ, jadi wajar saja kalau IDI menolak,” jelasnya.

Dalam prakteknya nanti, legislator itu menjelaskan bahwa hukuman kebiri tersebut harus disebut oleh hakim dalam amar putusannya. “Harus di sebut oleh hakim, akhir dari Amar keputusannya, dan harus di cantumkan pidana tambahan kebiri kimia, dan berapa masa lama hukumannya, dan oleh  siapa.”

“Jadi harus hati-hati dalam penerapan dan penegakannya, oleh polisi, jaksa, hakim, nah, itu namanya pidana tambahan,” tutupnya. (Indra Falmigo)

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*