AMPB Minta Kemendagri Desak Pemkab Bogor Isi Kursi Wabup

Perwakilan AMPB menuntut untuk bertemu dengan perwakilan Kemendagri di Jakarta, Senin 17/10 (dok KM)
Perwakilan AMPB menuntut untuk bertemu dengan perwakilan Kemendagri di Jakarta, Senin 17/10 (dok KM)

JAKARTA (KM) – Setelah melakukan aksi di kantor KPK Jakarta, Aliansi Masyarakat Penyelamat Bogor (AMPB) langsung menuju Kantor Kemendagri untuk menyampaikan aspirasi nya terkait Kekosongan Wakil Bupati Bogor, Senin 17/10. Sekitar 50 orang aktivis yang tergabung dalam AMPB mendatangi gerbang kantor Kemendagri di Jl.Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Di hadapan massa, aktivis dan ketua ormas SRMI Kabupaten Bogor yang juga sebagai koordinator aksi, Ruhiyat Sujana menyampaikan bahwa kekosongan jabatan Wakil Bupati adalah “pengkhianatan terhadap UU”.

“Adanya dana SiLPA selama 2 tahun berturut-turut membuktikan kalau lemahnya kinerja pemerintah lemahnya kontrol dari seorang bupati dan sekda kepada setiap SKPD yang ada,” tegas Ruhiat penuh semangat.

Sementara itu, Sandy, salah satu aktivis GMBI yang juga tergabung dalam AMPB mengatakan bahwa kursi wakil bupati Bogor harus secepatnya diisi, “agar rencana-rencana strategis bisa berjalan optimal dan tidak terjadi lagi adanya dana SiLPA untuk ketiga kalinya.”

Perwakilan massa akhirnya diterima oleh staf kemendagri Nurlinda Hastuti. Dalam pernyataannya, Nurlinda mengatakan bahwa dirinya juga mengetahui bagaimana kondisi di Bogor, dan akan secepatnya menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan oleh AMPB terkait kekosongan kursi wakil bupati di Bogor.

Sebelumnya, Kemendagri juga sudah mengirimkan surat pada 30 April 2015 kepada gubernur Jawa Barat perihal Pengisian Wakil Bupati dengan Nomor surat 132.32./1247/otda yang ditanda tangani oleh Plt Dirjen Otda Kemendagri, Susilo.

Ali Taufan Vinaya, salah satu aktivis AMPB mengatakan bahwa pihaknya dalam beberapa waktu ke depan akan menyusun strategi dan melakukan konsolidasi ke dalam, dan rencananya akan kembali turun ke jalan. “Rencananya AMPB akan mendatangi gedung bundar Kejaksaan Agung dan kantor BPK. Karena banyak kasus-kasus di wilayah Kabupaten Bogor maupun kota Bogor yang belum terselesaikan. Bahkan terkesan di peti eskan,” ujar aktivis Forkot ini. (Dian Pribadi)

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*