Menteri Agraria Akan Sikat Mafia Tanah

Ilustrasi penangkapan Mafia Tanah.
Ilustrasi penangkapan Mafia Tanah.

JAKARTA (KM) – Masyarakat Indonesia yang selama ini resah dengan keberadaan para mafia tanah, sehingga mendorong pemerintah untuk bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk melakukan tindakan keras. Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak akan memberikan ruang bagi para mafia tanah dan akan segera ditindak.

Menurut Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil , dari total luas lahan 126 juta hektare di Indonesia, baru 40 persen lebih tanah yang terdaftar dan bersertifikat. Sisanya belum bersertifikat sehingga tanah menjadi sumber sengketa dan menjamurnya calo atau mafia tanah.

“Akibatnya orang saling klaim, tumpang tindih, kepala daerah memberikan sertifikat tanah tidak hanya kepada satu orang. Parahnya lagi, banyak mafia tanah yang menggoreng harga tanah dan memperkarakannya. Sehingga tanah menjadi salah satu permasalahan di Indonesia‎,” ucapnya kepada media di Jakarta, Kamis (22/9/2016).

Selain itu, Sofyan Djalil mengatakan bahwa untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menggulirkan program percepatan sertifikasi. Alasannya, tanah tanpa sertifikat memiliki nilai jual yang rendah sehingga masyarakat tidak dapat menjaminkan atau mengagunkan tanah misalnya untuk memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tanpa sertifikat, sebuah lahan atau tanah ibarat barang mati tiada bernilai.

“Bila proses sertifikasi berjalan dengan mudah, cepat, dan pastinya memberantas praktik mafia maupun calo tanah. Jika ada pihak terbukti sebagai mafia atau calo tanah, maka pemerintah dan kepolisian tak segan-segan menangkapnya” tegasnya. (Irfan Damar Sinaga)

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*