KNPA: “Pemerintah Tidak Miliki Kemauan Menjalankan Reforma Agraria”

Konferensi pers dengan kordinator umum KNPA.Dewi Kartika, 24/9 (dok. Indra/KM)
Konferensi pers dengan kordinator umum KNPA.Dewi Kartika, 24/9 (dok. Indra/KM)

JAKARTA (KM) – Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) menggelar jumpa pers bertajuk “Menolak Ilusi Reforma Agraria dan Kebijakan Pro-Investasi Jokowi-JK” bertepatan dengan Hari Tani Nasional di Sekretariat Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Jl. Pancoran Indah I Blok E3/1, Pancoran Jakarta Selatan.

Jumpa pers tersebut dipimpin oleh Koordinator Umum KNPA Dewi Kartika yang memaparkan bahwa Hari Tani Nasional (HTN) yang diperingati setiap tanggal 24 September merupakan hari lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960, “yang juga merupakan momentumkebangkitan kaum tani di seluruh Indonesia, [namun] tidak pernah diperingati oleh Pemerintah, [walaupun] ditetapkan melalui Keppres 169 tahun 1963.”

“Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengamanatkan terwujudnya keadilan sosial dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pelaksanaan Reforma Agraria, yang program pokoknya adalah menyediakan tanah dan program pendukung lainya untuk kaum petani,” paparnya.

“Namun amanat ini tidak dijalankan. Hingga kini nasib kaum tani tak kunjung membaik. Kemiskinan di pedesaan semakin luas karena ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah yang semakin tajam. Terkait komitmen Jokowi-JK, yang memulai pemerintahannya dengan menjanjikan pelaksanaan Reforma Agraria melalui Nawa Cita dan RPJMN 2015-2019, yang diterjemahkan ke dalam dua skema, yakni Redistribusi tanah dan legalisasi asset dengan target 9 juta Hektar bagi petani, skema ini sesungguhnya melanjutkan praktik dari rezim sebelumnya yang cenderung membuka pasar tanah (market-led land reform).”

“Hingga dua tahun masa pemerintahan Jokowi-JK berjalan, ketiadaan lembaga pelaksana Reforma Agraria yang dipimpin langsung oleh Presiden, menunjukkan bahwa Pemerintah ini tidak memiliki kemauan menjalankan Reforma Agraria sejati.”

Advertisement

Menurut Dewi, “penyimpangan” ini diperparah oleh berbagai kebijakan ekonomi dan politik yang bertentangan dengan cita-cita Reforma Agraria. “Pemerintahan Jokowi-JK tetap melanjutkan kebijakan-kebijakan pro investasi anti rakyat, yang semakin melanggengkan persoalan ketimpangan dan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat.”

Adapun kebijakan pemerintah yang dituding pihaknya cenderung “anti rakyat” antara lain kebijakan pengadaan tanah untuk kebutuhan infrastruktur, perkebunan, pertambangan, kehutanan dan reklamasi; impor pangan; paket kebijakan ekonomi jilid 1-13; UU Tax Amnesty dan Perpres Percepatan Pembangunan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

“Situasi diatas semakin meningkatkan eskalasi konflik agraria di berbagai sektor dan daerah yang berujung pada tindakan represif dan kriminalisasi terhadap perjuangan rakyat atas hak-haknya. Dari 2004-2015, tercatat 1.772 konflik agraria dengan luasan wilayah konflik 6.942.381 hektar dengan korban 1.085.817 kepala keluarga,” lanjutnya.

“Akibat represifitas aparat (polisi /TNI/Satpol PP) dan security korporasi di lapangan terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanah, tercatat petani, nelayan, masyarakat adat yang ditangkap 1.673 orang, dianiaya/luka-luka 757 orang, di tembak 149 orang dan tewas 90 orang.”

Melihat situasi yang ia paparkan itu, pihaknya berencana menggelar rangkaian aksi peringatan Hari Tani Nasional di pada hari Selasa 27/9 di depan Istana Negara, Jakarta.

“Kami kecewa dengan pemerintah, kami akan terus berjuang demi kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia yang kita cintai ini,” tutupnya. (Indra Falmigo)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*