Jual LKS dan Seragam, Kepsek SDN 03 Cimanggis Bogor Terindikasi Lakukan Pungli

Frans Samosir saat bertemu dengan Kepala UPT Pendidikan Bojonggede, Suharti di kantornya (dok. Ruli/KM)
Frans Samosir saat bertemu dengan Kepala UPT Pendidikan Bojonggede, Suharti di kantornya (dok. Ruli/KM)

BOGOR (KM) – Permainan tipu-tipu, pungli dan korupsi terlihat masih juga marak terjadi di dunia pendidikan dan lingkungan sekolah. Sebagaimana yang terjadi di SDN 03 Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, dimana oknum Kepala Sekolah terindikasi melakukan pungli terhadap peserta didik dengan modus memperdagangkan baju dinas siswa dan Lembar Kerja Siswa (LKS).

Pada penerimaan siswa baru Tahun Ajaran 2016-1017, SD Negeri 03 Cimanggis yang menerima 90 siswa, menurut pengakuan kepala sekolah, menetapkan setiap siswa membayar 300 ribu rupiah untuk pembelian 3 stel pakaian. Selain memperdagangkan pakaian seragam, oknum kepala sekolah ini juga memperdagangkan buku LKS dengan harga 100 ribu rupiah. Kelakuan ini telah berlangsung sejak lama tanpa perhatian dari UPT dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

“Seharusnya, penjualan LKS tersebut tidak dilakukan sebab melanggar hukum,” demikian ungkap Yudi, Kepala SDN 04 Kedung Waringin Kecamatan Bojonggede, saat informasi ini diteruskan kepadanya pada Kamis 1/9/2016 di ruang tugas nya.

Salah satu wali murid yang bernama Frans menjelaskan kejadian tersebut kepada KM. Menurutnya, pungutan tersebut diketahui saat mendaftarkan anak saudaranya ke sekolah itu pada awal tahun ajaran 2016. Dan baru akhir bulan Agustus ini ia dapat menemui Kepsek Nurminah di ruang kerjanya untuk mendapat keterangan pasti tentang kenapa terjadi perdagangan baju seragam tersebut.

Lanjut Frans, saat bertemu dengan Nurminah di ruang kerja sang kepala sekolah tersebut, yang bersangkutan awalnya mengatakan bahwa perdagangan baju seragam itu adalah atas permintaan orangtua murid. Namun ketika Frans mengatakan bahwa ia yang mengalami langsung barulah kepala sekolah itu mengakui perbuatannya.

“Awalnya Bu Mimin [panggilan Nurminah] mengatakan bahwa penjualan baju seragam itu adalah atas permintaan orangtua murid. Namun saat saya menceritakan kronologinya barulah ia mengakui dan meminta maaf. Bersama Ibu Kepala Sekolah ada wakilnya bernama Maryoto seorang guru olah raga, ternyata selain menjual baju seragam, Kepala Sekolah ini juga menjual buku LKS. Hal itu saya ketahui dari teman wartawan yang tak mau disebut namanya dan Bu Mimin mengatakan hal itu tidak beliau ketahui. Hanya saja pengakuan itu tidak masuk logika, kok ada penjualan buku LKS tanpa sepengetahuan Kepala Sekolah? Dan ketika teman kita yang wartawan itu menjelaskan penjualan LKS itu serta menunjukkan bukti berupa foto, Bu Mimin terdiam,” demikian tutur Frans.

Advertisement

Kepala Sekolah yang nyambi bisnis pakaian seragam sekolah dan LKS ini sepertinya telah terbiasa melakukan hal itu. Frans juga mengutip Nurminah sebelumnya yang berkata “semua sekolah melakukan hal yang sama.”

Kepsek SDN Kedungwaringin, menyayangkan sikap itu. “Sekalipun telah diberikan penghasilan yang sesuai, namun masih juga berlaku nakal, berbisnis di lingkungan sekolah. Padahal menjual LKS itu merupakan kesalahan sebab tidak dibenarkan undang-undang. Tapi mengapa kepala sekolah yang lain masih juga berani melakukan perbuatan yang melanggar peraturan” tukasnya.

Saat dikonfirmasi wartawan KM, kepala UPT Pendidikan Bojong Gede, Suharti, mengaku kaget akan hal tersebut. Menurutnya, pihak UPT, setiap tahun ajaran baru, selalu mengingatkan setiap kepala sekolah di lingkungannya agar berhati-hati dari pihak-pihak penjual buku LKS yang tidak bertanggung jawab. “Kepala sekolah yang terbukti bermain akan kami usut tuntas,” tegasnya.

Frans yang juga seorang aktivis anti korupsi mengecam kembali penjualan LKS dan seragam itu yang menurutnya merupakan pelanggaran Undang-undang. “Komite sekolah yang sejatinya memberikan perhatian pada dunia pendidikan diduga tidak berfungsi di sekolah ini. Sebab menurut pengakuan kepala sekolahnya, pengurus komite tidak pernah melakukan tugas dan bahkan tidak pernah hadir di sekolah. Sungguh sangat disayangkan, niat baik pemerintah membangun dunia pendidikan harus terjegal oleh ulah segelintir oknum. Pemerintah sudah menegaskan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bahwa setiap anak Indonesia mulai dari umur 6 tahun hingga 15 tahun “wajib belajar”. Wajib belajar yang dimaksudkan itu dengan dibiayai secara penuh oleh pemerintah pusat melalui APBN dan pemerintah daerah melalui APBD. Namun entah mengapa, pihak pengelola sekolah ini masih juga membebani orangtua siswa melalui perdagangan baju seragam dan juga LKS,” ketus Frans.

Ketua LSM LAPINDO ini menyatakan siap melaporkan hal ini ke pihak penegak hukum dan akan selalu siap mengawal proses hukumnya. “Kami sudah buat laporan pengaduan dan kami akan kawal laporan ini hingga dipersidangan. Semua tindak kejahatan harus ditindak sesuai hukum yang berlaku, tanpa terkecuali”, demikian ungkap Frans. (Lie)

Advertisement
Komentar Facebook

1 Trackback / Pingback

  1. GEMAPELI: Kepala UPT Pendidikan Bojonggede Harus Tegas Sikapi Pungli di Sekolah! – KUPAS MERDEKA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*