Aktivis Bogor Kritisi Berbagai Kelemahan Pemerintahan Kabupaten Bogor

Ketua Aksi dan Advokasi FMB, Janwar (dok. Dian/KM)
Ketua Aksi dan Advokasi FMB, Janwar (dok. Dian/KM)

BOGOR (KM) – Pada masa kepemimpinan Bupati Bogor Nurhayanti, begitu sering terdengar dari pejabat baik di eksekutif maupun di legislatif yang menyatakan bahwa Kabupaten Bogor akan menjadi kabupaten termaju di Indonesia. Menurut aktivis Bogor barat Janwar ungkapan seperti ini membuat masyarakat Bogor ternina-bobokkan oleh kalimat-kalimat tersebut hingga berdiam diri, sedangkan terus berharap Bogor menjadi Kabupaten termaju terwujud.

“Bila ditelisik lebih dalam, kabupaten ini masih jauh menjadi kabupaten termaju. Berbagai permasalahan telah mengakar di Kabupaten Bogor yang tanpa disadari seolah sudah dianggap kewajaran dan dibiarkan begitu saja oleh warganya. Contoh sederhana adalah kemacetan. Masalah ini nyatanya memang dibiarkan begitu saja. Masyarakat terlihat sudah terbiasa dengan keadaan yang terjadi,” laparnya kepada KM, Rabu 21/9.

“Padahal, dari kemacetan yang selalu terjadi di Kabupaten Bogor ini, banyak waktu masyarakat yang terbuang percuma. Belum lagi, kelelahan yang didapati akibat terlalu lama berkendara. Bensin yang boros. Maka tak heran, jarak antara Leuwiliang dan Bubulak yang seharusnya dapat ditempuh dalam puluhan menit, ternyata harus ditempuh dengan waktu dua atau tiga jam akibat macet,” lanjutnya.

“Apalagi jika jam sibuk seperti pagi hari, sore hari atau hari raya, jalur ini mesti ditempuh lima jam terutama oleh kendaraan mobil.” Cawang, sapaan akrabnya, mempertegas, “hal lain yang terkesan menjadi kewajaran adalah menjamurnya pedagang kaki lima (PKL) yang tidak tertata dengan baik. Bahkan, trotoar yang haknya pejalan kaki, juga dipenuhi oleh PKL.”

Advertisement

Cawang juga mengeluhkan persoalan terminal-terminal di Kabupaten Bogor yang dibangun dari uang rakyat justru tidak berfungsi secara maksimal. “Contohnya Terminal Leuwiliang dan Terminal Laladon. Kedua terminal itu selain tak berfungsi amatlah kumuh dan kotor. Tidak ada nuansa terminal yang ramah dan nyaman,” katanya.

Selain itu, menurutnya, persoalan ruang publik yang seharusnya ada pun tak banyak diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. “Misalnya, tidak adanya taman-taman bermain sebagai area melepas jenuh masyarakat. Rusaknya fasilitas umum, sekolah dan lainnya. Kesulitan menangung biaya kesehatan, taraf pendidikan masyarakat yang rendah dan banyak lagi permasalahan yang sudah dianggap suatu kewajaran di Kota Hujan ini,” ketusnya.

“Belum lagi bila dilihat dari proses politik yang terjadi. Kekosongan Wakil Bupati Bogor dan isu pemekaran Kabupaten Bogor Barat menjadi hal yang selalu di perbincangkan masyarakat nampak sayup-sayup.”

Ketua advokasi FMB ini menambahkan, pihaknya “mengajak semua elemen baik itu LSM, ormas dan mahasiswa khususnya harus turun tangan memberikan solusi yang konstruktif, bukan justru menjadi beban.” (Dian Pribadi)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*