RS Citama Pabuaran Bojong Gede Abaikan Pasien BPJS PBI

RS Citama, Pabuaran, Bojonggede Kab. Bogor (dok. KM)
RS Citama, Pabuaran, Bojonggede Kab. Bogor (dok. KM)

BOGOR (KM) – Bagi masyarakat miskin, dihimbau agar tidak panik atau tergesa-gesa dalam melakukan transaksi awal pembayaran di RSUD maupun RS Swasta, sehingga tidak mengalami nasib yang sama seperti Sukir, warga kampung Bambu Kuning, Desa Susukan, Bojong Gede.

Sukir adalah warga miskin yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, yang pada hari Senin 23/8 lalu membawa istrinya yang terkena DBD ke rumah sakit Citama Pabuaran Bojong Gede Bogor. Karena panik, Sukir tanpa pikir panjang menandatangani formulir perjanjian kesepakatan pembayaran awal dengan cara pembayaran tunai.

Setelah pengisian formulir, Sukir dikenakan deposit sebesar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah sebagai jaminan awal pembayaran yang ditentukan oleh RS Citama.

Setelah selesai, baru Sukir berpikir untuk pembayaran selama istrinya dirawat di RS Citama. Tanpa disadari ternyata Sukir terdaftar dalam BPJS PBI yang dijamin oleh Pemerintah langsung karena Sukir merupakan warga miskin.

Informasi di dapatkan dari RT tempat Sukir tinggal. Merasa sebagai pemegang kartu BPJS PBI Sukir mengusulkan agar semua pembayaran pengobatan istrinya ditanggung oleh BPJS ke Manajemen RS Citama.

Namun sangat disayangkan, manajemen RS Citama tidak dapat menerima pengajuan yang diharapkan Sukir karena pada awal perjanjian pembayaran awal sudah menanda tangani formulir perjanjian dengan pembayaran tunai.
Merasa haknya diabaikan oleh pihak RS Citama Sukir mendatangi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dan langsung ketemu dengan Lintang sebagai Kasi program BPJS PBI, yang langsung menanggapi keluhan Sukir sebagai anggota pemegang kartu BPJS PBI mengenai hak penerima bantuan yang dijamin oleh Pemerintah.

Advertisement

“Sebenarnya RSUD maupun RS Swasta dapat menerima pasien BPJS PBI dalam hal jaminan pembayaran kepada anggota pemegang kartu BPJS PBI. Karena semua anggota BPJS PBI dijamin pembiayaan pengobatan selama dalam perawatan di RSUD dan RS Swasta oleh Pemerintah, sistem pembayaran sebenarnya dapat dialihkan kepada sistem pembayaran atas dasar kesepakatan antar kedua belah pihak secara musyawarah,” ujar Lintang.

Sukir merasa penasaran menghadap manajemen RS Citama untuk mohon kebijakan agar biaya pengobatan istrinya mendapat keringanan dari pihak rumah sakit, namun kembali Sukir harus menelan pil pahit karena Rudi sebagai penanggung jawab menejemen RS Citama tidak dapat menenuhi permohonan Sukir dalam sistem pembayaran tunai ke BPJS. ( han/yusuf)

Advertisement
Komentar Facebook

1 Comment

  1. hr ini tgl 27des 2018 sy membawa anak sy k rs.citama…anak sy sesak nfasnya..hrsnya sy kontrol balik tgl 10 jan ttp anak sy tmabh sesK smlaman sy tdk tdr..ttp saat sy bw k rs.ini d tolak dgn surat kontrol ttp.d arahkan k ugd..sy ikuti pas masuk ugd tdk d tgani lg mlah sy d oper2 hrs k faskes 1..skrg klo mmh hrs k faskes 1 knp sy d arahkan k ugd…dokternya perempuan kerudung pnjng cr bicaranya lembut ttp menghina…mmg slh sy pakai bpjs..ini gak skli dua.x ttp smpe anak k 3 sy dperlakukan hal yg sm olh.dokter tersebut…sprtinY kebertan mlyani bpjs..dmna htinya..anak sy sesak bkn d tgani dl klo mst byr sy kan byr bkn d lempar sn sni..sy lapor k suster dpn n k pak satpam mnta d tunjukkan tmpat pengaduan tp mrk tdk memberitahu..tlong d tindak ya..

Leave a comment

Your email address will not be published.


*