Kementerian PPPA: Perempuan dan Anak Masih Kerap Jadi Korban Pelanggaran HAM

Hadirin pad acara konferensi hak asasi perempuan, Rabu 3/8 (dok. KM)
Hadirin pad acara konferensi hak asasi perempuan, Rabu 3/8 (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Kekerasan dan diskriminasi terhadap kaum perempuan dan anak-anak, lebih lagi bagi mereka yang menyandang disabilitas, kian mengkhawatirkan dan mendapat perhatian khusus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Salah satu langkah yang diambil untuk meningkatkan kesadaran dan menanggulangi masalah tersebut adalah konferensi perlindungan hak perempuan yang diadakan di Jakarta, Rabu 3/8, yang dibuka oleh Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Prof. Dr. dr. Vennetia R. Danes.

“Sebagaimana kita ketahui bahwa permasalahan kekerasan berbasis gender yang dialami anak perempuan dan anak laki-laki, (perempuan) dewasa, serta lanjut usia, penyandang disabilitas dan kalangan minoritas lainnya, disebabkan oleh berbagai faktor yang kian hari terasa kian merebak,” ucap Prof. Danes pada sambutan pembukaannya.

Ia menjelaskan bahwa diskriminasi, beban ganda, sikap merendahkan, stigmatisasi, kekerasan dan eksploitasi masih saja menimpa anak bangsa, khususnya kaum perempuan dan anak-anak, baik diakibatkan oleh kekerasan yang terjadi di dalam maupun di luar rumah tangga.

“Kekerasan sering terjadi di area publik, maupun di tempat tersembunyi, di sekolah, dan berbagai tempat lainnya; seperti dalam situasi darurat, yakni situasi bencana dan konflik. Berdasarkan bukti empiris, terungkap bahwa perempuan dan anak adalah kelompok yang paling sering, paling banyak menjadi korban kekerasan. Akibat ketidakadilan itu pula telah menciptakan berbagai bentuk pelanggaran HAM baik berupa penyiksaan, kehamilan yang tidak dikehendaki dan berkembang menjadi penyakit seksual menular termasuk HIV/AIDS, dan perbudakan di zaman modern,” paparnya.

Advertisement

Menurutnya, kegiatan mengikutsertakan komponen pemerintah, kalangan profesional dan masyarakat lokal yang relevan mampu menyajikan solusi dan implementasi yang menggabungkan elemen-elemen masyarakat hingga bisa bersinergi.

“Progam ini khusus untuk menanggulangi atau meminimalisasi kekerasan terhadap kaum perempuan, sebagai solusi yang diharapkan dan bisa menghasilkan berkurangnya kekerasan terhadap perempuan, keterpaduan dan kesetaraan gender antara laki-Laki dan perempuan. Kami dari pihak Pemerintah yang membidangi hal tersebut, dengan sekuat tenaga dan upaya akan memperjuangkan hak-hak kaum perempuan dan memastikan ketika terjadi hal yang membahayakan, masyarakat dapat menghubungi pihak berwenang secara real time, termasuk ketika ada isu kesehatan dan juga bencana alam, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya. (Lie)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*