Kapasitas SMP Negeri Terbatas, Sekdisdik Kab. Tangerang: Sekolah di Swasta, Masih dapat BOS

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Abdul Ghani (dok. KM)
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Abdul Ghani (dok. KM)

TANGERANG (KM) – Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kabupaten Tangerang tahun depan tetap akan memberlakukan Peraturan Bupati (Perbup) NO.19 Tahun 2016, dimana program “Tangerang Gemilang” yang sudah dicanangkan oleh Bupati Zaki Iskandar akan tetap berjalan.

Ketika pihak Dinas Pendidikan dimintai keterangannya perihal isi aturan Perbup tersebut oleh wartawan Kupas Merdeka, Sekretaris Dinas Abdul Ghani mengkonfirmasi hal tersebut. “Ya, kami tahun depan akan tetap memberlakukan dan  memfungsikannya kembali aturan Perbup 19 Tahun 2016 ini, tentang penerimaan siswa baru yang dibatasi rombelnya menjadi sembilan kelas, dan per kelasnya hanya diisi 40 murid saja. Sementara Perbup tersebut ada SK Kepala Dinas dan SK Kepala sekolah, dan sistim penerimaan PPDB nya tentunya bisa melaui jalur prestasi atau orang miskin,” jelasnya.

Pembatasan tersebut membuat sebagian orangtua siswa kecewa lantaran anaknya tidak bisa diterima di sekolah negeri karena telah mencapai kapasitas maksimal. “Kami kecewa sebagai masyarakat yang dekat dengan sekolah-sekolah SMPN tersebut, masa anak kami harus sekolah dengan jarak yang begitu jauhnya, sementara kami berharap agar anak-anak kami bisa terpantau, dan kami sangat menghawatirkanya bila terlalu jauh, apalagi anak kami yang perempuan, itu yang kami takutkan,” ucap salah satu orangtua siswa menyesalkan.

Advertisement

Keluhan tersebut direspon oleh Abdul Ghani, yang mengatakan bahwa bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri, masih dapat sekolah di sekolah swasta dengan tetap menerima dana biaya operasional sekolah (BOS).

“Inilah persoalannya, kalau para orang tua menganggap bahwa sekolah negeri adalah satu-satunya sekolah tujuannya, padahal masih banyak sekolah-sekolah swasta yang terdekat bisa menjadi jalan keluarnya, tanpa harus menjadi kekuatiran orang tua terhadap anak-anaknya. Anak-anak mereka kan tetap mendapatkan dana BOS walau  sekolah di swasta. Nah, kalau semuanya mau keterima di sekolah SMP Negeri ini, logikanya tidak mungkin, sementara lulusan SD 65 ribu, SMP Negeri cuma dapat menampung 25 ribu,” jelas Ghani kembali.

Bahkan Ghani menegaskan bahwa penerimaan siswa baru tahun depan atau yang disebut PPDB akan diupayakan perbaikan kembali. Sementara ketika ditanya kembali oleh wartawan KM tentang sejauh mana sosialisasi yang sudah dilakukannya terkait Perbup ini, Sekdis pendidikan ini pun mengatakan, “Kami sudah mensosialisasikannya, terutama terhadap para jajaran Muspika, dan merekalah tugasnya yang harus dapat membantu menyampaikannya kembali kepada para tokoh masyarakat dan masyarakat setempat.” (MUKLIS)

Advertisement
Komentar Facebook

1 Comment

  1. Kata siapa sekolah swasta dpt biaya boss? Swasta ditangerang mahaaallllllllll bosss

Leave a comment

Your email address will not be published.


*