Tuntutan Ganti Rugi Petani Ikan Cibunian Jadi Agenda Utama Rapat DPRD Kab. Bogor

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Munawaroh Yasin (kiri) beserta ketua Komisi II Yuyud Wahyudin mengunjungi kades Kalong I Yeyen (dok. KM)
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Munawaroh Yasin (kiri) beserta ketua Komisi II Yuyud Wahyudin mengunjungi kades Kalong I Yeyen (dok. KM)

LEUWISADENG, BOGOR (KM) – Masalah tuntutan ganti rugi para petani ikan kolam air deras Pamijahan yang terkena dampak longsor di kampung Muara, Desa Cibunian, terhadap PT. JDG menjadi prioritas utama dalam agenda rapat anggota legislatif Kabupaten Bogor. Hal ini di ungkapkan Ade Munawaroh Yasin (AMY) dalam kunjungan silaturahmi nya ke rumah Kepala Desa Kalong I kepada Kupas Merdeka, Kamis (21/7).

“Ada dampak atau tidak pasca longsor, seharusnya ini sudah jadi tanggung jawab perusahaan, harus memelihara, menjaga kondusifitas masyarakat sekitar. Masalah ini menjadi prioritas utama kami di legislatif, jangan sampai masyarakat yang terkena dampak, masyarakat yang rugi, sengsara. Seharusnya masyarakat yang terkena dampak mendapat perhatian khusus, seharusnya sikap pemerintah dalam hal ini Bupati tarik atau panggil perusahaan untuk bertanggung jawab,” kata AMY.

Menyikapi pertentangan antara hasil kajian investigasi WALHI Jabar dan hasil kajian investigasi dari pihak lain yang menyimpulkan bencana longsor tidak ada kaitanya dengan pembangunan PLTM PT. JDG, AMY menanggapi bahwa di wilayah Kampung Muara Desa Cibunian sebelum ada pembangunan tidak pernah terjadi longsor, dan mengatakan bahwa sifat tanah lepas yang mudah goyah jika lereng diganggu.

“Itu kan membuktikan, kenapa ada zona merah, kalau aman tidak akan ada zona merah. Kalau longsor tidak ada kaitannya dengan pembangunan PLTM PT. JDG, kenapa ada hasil kajian sifat tanah lepas yang mudah goyah. Masyarakat itu walau bukan ahli geologi tetapi dia bisa, mampu dan paham merasakan kontur wilayah tanahnya seperti apa, geologisnya seperti apa, mereka lebih tau dengan hanya di pegang dan di lihat saja,” ujar AMY menambahkan kepada Kupas Merdeka.

Advertisement

Lebih lanjut AMY menambahkan, “seperti kita ke hutan, mereka tidak punya kompas, tidak punya penciuman seperti anjing pelacak tapi mereka paham betul bagaimana mencari jalan di hutan, seperti itu mereka paham betul posisi dan kondisi wilayahnya, makanya jangan cuci tangan, harapan saya terhadap Pemerintah Daerah segera bantu selesaikan urusan ini, jangan sampai DPRD berprasangka buruk terhadap Bupati,” tegasnya.

Secara terpisah Ketua Komisi II Yuyud Wahyudin mengatakan bahwa pihaknya sudah mengagendakan jadwal untuk rapat. “Makanya saya sarankan Ketua Komisi I Kukuh mengambil inisiatif menjadi pimpinan tim, karena ini kan lintas komisi dari komisi I, II, III, dan IV. Menurut pribahasa tentang kontur tanah, di pegang dan di lihat saja oh ini tuh gembur rawan longsor tidak usah di sebut lactosoil atau granosoil, mereka sudah tahu,” tegas Yuyud kepada Kupas Merdeka. (Dian Pribadi/Tri)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*