WALHI Siap Dampingi PPIKADP Usut Tuntas Proyek PLTM PT. JDG

Petani ikan yang tergabung dalam PPIKADP mengadukan kasus mereka ke Walhi Jawa Barat, Selasa 14/6 (dok. KM)
Petani ikan yang tergabung dalam PPIKADP mengadukan kasus mereka ke Walhi Jawa Barat, Selasa 14/6 (dok. KM)

PAMIJAHAN, BOGOR (KM) – Sekitar 20 orang petani ikan yang tergabung dalam Paguyuban Petani Ikan Kolam Air Deras Pamijahan (PPIKADP) mendatangi kantor sekretariat Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Daerah Jawa Barat Selasa 14/6 lalu, ditemui Direktur Eksekutif Jawa Barat Dadan Ramdan dan Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nurhidayati. Tujuan mereka untuk meminta Walhi agar mengadvokasi masalah petani ikan dengan pihak PT.JDG, mengusut tuntas dugaan adanya pelanggaran, dan mencari solusi melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

Upaya tersebut di lakukan karena karena belum adanya ketegasan dari pemerintah Kabupaten Bogor dalam mengambil sikap atas nasib para petani ikan yang terkena dampak pasca longsor yang terjadi di Kampung Muara Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan tanggal 22 November 2015 silam.

Selama hampir 8 bulan para petani ikan memperjuangkan hak-hak mereka menuntut kerugian material atas kematian ikan-ikan yang ditaksir mencapai Rp. 6.267.855.000,- dan juga akan menuntut kerugian immaterial dikarenakan tidak adanya pemasukan selama hampir 8 bulan.

Sebetulnya sudah ada pertemuan antara para petani ikan dengan pihak PT. JDG, terakhir yang difasilitasi oleh pihak Kecamatan Pamijahan pada 10 Februari silam dan perusahaan hanya menawarkan bantuan bagi para petani ikan sebesar Rp. 750 Juta, serta meminta waktu 1 bulan untuk proses realisasinya. Namun PT. JDG masih belum merealisasikan bantuan tersebut dan dinilai tidak menunjukan itikad baik terhadap para petani ikan dan dituding hendak “membunuh secara perlahan” mata pencaharian petani ikan yang sudah turun menurun dari nenek moyang mereka.

“Sudah dari nenek moyang kita berbudi daya ikan, ini merupakan sumber mata pencaharian hidup dan tidak sedikitpun kita pernah meminta bantuan kepada pemerintah baik modal dan benih, dari modal seratus ribu kami memulai usaha seperti ini dan hingga kini mencapai miliaran Rupiah, Seharusnya pemerintah berterimakasih dan bersyukur karena rakyatnya bisa Mandiri dan Membantu program pemerintah,” ujar Ketua PPIKADP,  H. Zaenal Mutaqien.

Advertisement

“Sekarang dengan adanya kejadian tersebut mengakibatkan produksi petani ikan di wilayah Kecamatan Pamijahan menurun sehingga menghambat pesanan para pelanggan kami,” tutup H. Zaenal.

Ditemui secara terpisah, Salah satu Tim Sembilan PPIKADP  Gery Permana mengatakan, “Kami akan terus berjuang dan tidak akan pernah berhenti untuk menuntut hak-hak para petani ikan yang telah di.rugikan akibat dampak dari kejadian tersebut”

“Berbagai upaya telah kami tempuh, diantaranya sudah beberapa kali kami mengadukan dan meminta secara lisan dan tertulis kepada Pemerintah kabupaten Bogor baik jajaran eksekutif maupun legislatif selaku wakil kami di Bumi Tegar Beriman ini. Kemudian kami sudah menggelar aksi unjuk rasa pada tanggal 18/4, yang saat itu diterima oleh Beny Dellyuzar (Asda Ekbang). Upaya ini kami lakukan agar Pemkab Bogor beserta jajarannya turut serta membantu memfasilitasi penyelesaian permasalahan antara para petani ikan yang berada di wilayah Kecamatan Pamijahan dengan Pihak PT. JDG yang sampai dengan saat ini belum ada penyelesainnya.”

“Bahkan kami meminta agar Pemkab Bogor meninjau ulang legalitas yang telah di miliki oleh PT. JDG. Mengingat bahwa keabsahan perusahaan tergantung seberapa penuh dia mematuhi apa yang di persyaratkan dan di tentukan oleh Undang-undang. Satu syarat saja tidak terpenuhi, maka tidak absah tindakan perusahaan tersebut,” Ujar Gery saat dikonfirmasi

Dikatakan, PPIKADP juga telah mengadukan permasalahan ini kepada beberapa Kemenetrian terkait diantaranya Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementrian Pertanian, Kementrian Kelautan dan Perikanan, dan Kementrian Pekerjaan Umum, serta Kementrian Hukum dan Ham.

“Upaya yang telah kami lakukan saat ini, semata-mata untuk mendapatkan keadilan. Mengingat hak konstitusional setiap warga untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta Perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan HAM”.tutupnya.

Advertisement
Komentar Facebook

1 Trackback / Pingback

  1. WALHI Jawa Barat Temukan 12 Pelanggaran Proyek PLTM JDG – KUPAS MERDEKA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*