BPN Depok Permudah Pengurusan Sertipikat, Tidak Perlu Lagi Keluarkan Uang Besar

Penyuluhan tentang pengurusan sertipikat tanah yang diadakan oleh PWKD dan BPN Depok (dok. KM)
Penyuluhan tentang pengurusan sertipikat tanah yang diadakan oleh PWKD dan BPN Depok (dok. KM)

DEPOK (KM) – Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Depok bekerjasama dengan Persatuan Wartawan Kota Depok (PWKD) mengadakan penyuluhan hukum dan sosialisasi tentang mudahnya pengurusan sertifikat tanah di kota Depok.

Kegiatan tersebut diadakan di Aula serbaguna kantor kecamatan Tapos, Depok, Kamis 2/6. Acara di hadiri oleh camat Tapos Muchsin Mawardi, Penasehat PWKD Bismar Ginting dan Joko Warignyo, dan pejabat BPN Dwi Septijono yang mempresentasikan tentang program dari BPN kota Depok. Dari tokoh masyarakat dan warga sekitar Tapos tampak 125 undangan turut menghadiri.

“Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dengan adanya kegiatan ini, ini merupakan kerjasama yang baik antara BPN kota Depok dan PWKD sebagai wadah wartawan di kota Depok ini. Hal ini menunjukan bahwa PWKD menginginkan informasi ini tentang program pembuatan sertifikat tanah benar-benar sampai ke telinga masyarakat secara langsung, dan pihak BPN pun ternyata benar memanfaatkan kerjasama ini dengan maksimal sehingga programnya bisa didengar dan dirasakan masyarakat dengan adanya Forum seperti ini,” tegas Muchsin dalam sambutannya.

Sementara Bismar Ginting menilai sudah saatnya PWKD sebagai wadah wartawan kota Depok ini memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa pengurusan sertifikat tanah itu mudah. “PWKD siap memediasikan jika ada hal yang dianggap sulit dalam hal tersebut. Tidak hanya itu PWKD pun memberikan layanan advokasi dan konsultasi pada masyarakat yang berkaitan dengan hukum secara gratis, inilah komitmen PWKD kepada masyarakat” tegasnya.

Dalam paparannya, Dwi Septijono menjelaskan bahwa untuk mengurus sertifikat, roya, pengukuran tanah, dan peningkatan status tanah, masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan uang jutaan rupiah. Tak hanya itu, pengurusannya pun cepat dan transparan. Di kantor BPN, masyarakat langsung dihadapkan dengan loket pendaftaran elektronik untuk antri nomor sesuai keperluan masing-masing.

Advertisement

Menariknya, BPN Depok sengaja menyediakan loket khusus pengaduan bagi masyarakat yang merasa dimintai uang atau pejabat yang menerima gratifikasi.

“Untuk pelayanan, tidak ada sistem petak umpet. Masyarakat tinggal maju ke depan begitu nomor antriannya dipanggil. Setelah itu disuruh membayar ke loket pembayaran sesuai besar tagihan yang berlaku sama se-Indonesia. Misalnya untuk pengalihan pertanggungan atau roya, uang adiministrasi hanya Rp 50 ribu,” jelas Dwi.

“Kalau untuk roya, seluruh BPN di Indonesia sama harganya Rp 50 ribu. Setelah itu, tinggal menunggu lima hari kerja untuk pengambilan sertifikat di loket yang ditentukan. Jadi masyarakat tidak perlu ketemu dengan pejabat tapi langsung dengan petugas loket,” lanjutnya.

Dengan cepat dan mudahnya proses pengurusan sertifikat di BPN, masyarakat diminta mengurus sendiri. Sebab BPN lebih mendahulukan pelayanan kepada masyarakat yang mengurus langsung ketimbang memakai jasa lainnya.
“Tidak sampai setengah jam kok urusnya. Cuma keluar uang Rp 50 ribu untuk administrasi dan beli formulir Rp 10 ribu. Balik lagi lima hari kerja untuk ambil sertifikatnya,” papar Dwi.

Menariknya materi yang dipaparkan oleh pihak PWKD dan BPN Depok sehingga elemen masyarakat yang hadir antusias untuk bertanya kepada narasumber yang ada. Yang semula acara selesai seharusnya jam 15:00, molor hingga jam 15:45 WIB. (Gie)

Advertisement
Komentar Facebook

7 Comments

  1. Bambang Siswanto Budiono 11/09/2017 at 11:44 pm

    Ass. Wr.wb. Saya mau tanya nih mas wartawan. Saya dari tanggal 10 April 2017 pecah sertifikat melalui jasa notaris infonya 3 bulan jadi. Tapi hingga saat ini sudah 5 bulan belum juga selesai. Saya sudah 3 kali ke notaris tsb bertanya katanya di BPNnya belum ada kabar. Mohon solusinya mas wartawan. Tks. Wass

  2. Mohon infonya saya balik nama via jasa tetapi sudah 2 tahun tidak ada kabar dari pihak jasa tersebut. Sedangkan sertifikat asli saya dan surat surat ajb masih d pegang pihak jasa tersebut.sedangkan pihak jasa tersebut sudah tidak bisa d hubungi alias lari. Mohon bantuannya bagaimana agar surat2 saya tidak d salah gunakan oleh pihak yg tidak bertanggung jawab tersebut. Apakah d blokir atau dengan cara lain.yang penting sertifikat tersebut tidak disalah gunakan. Mohon bantuannya

  3. Selamat Siang Bapa2 wartawan
    Tanah Saya baru AJB
    Kalau mau bikin sertifikat tanah. apa persyaratannya?
    Terima Kasih

  4. Mohon bantuan atas info pak saya ada masalah dgn bikin girik, sudah 10th sejak kakak kandung sy ingin membuat sertifikat mksd nya mungkin kk pgn punya sertifikat pecah dr ortu.ktanya digratis kan untuk tanah luas 300m2 .karena ortu lebih dr segitu maka diminta uang 2,5jt.tp ktnya selesai dlm 3bln 6bln malah dipermasalah kan. Girik keluarga di jadikan satu ajuan dgn milik org lain yg berstatus garapan. Dan sampai ssat ini malah diminta 30jt. Karena ada ipar dr ibu bekerja dikelurahan minta 5jt tp tidk tau untuk apa katanya buat bg bg petugas mksd nya gmn. Kapan ada pemutihan tanah depok daerah limo blok tengki. Girik sy bagaimana sudah sepuluh tahun.

  5. Ada kontak dan alamat bu? Silakan kirim ke redaksi@kupasmerdeka.com atau dibalas di sini

Leave a comment

Your email address will not be published.


*