GMNI: “Nasionalisasi Aset Asing, Pilar Kedaulatan Ekonomi Indonesia”

Peserta Lokakarya GMNI berkumpul di depan Istana Bogor, Jumat 20/5 (dok. GMNI)
Peserta Lokakarya GMNI berkumpul di depan Istana Bogor, Jumat 20/5 (dok. GMNI)

BOGOR (KM) – Organisasi aktivis mahasiswa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mengadakan seminar Lokakarya Nasional (loknas) bertajuk “Relevansi Pancasila di tengah Pertarungan Ideologi-ideologi Besar Dunia” di Bogor, Jumat 20/5. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan GMNI dari seluruh Indonesia untuk melakukan konsolidasi dan evaluasi terhadap kinerja GMNI di Indonesia.

Adapun loknas tersebut dihadiri oleh perwakilan dari kota-kota di Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Kalimantan, Kepulauan Riau dan Sumatera Utara.

Loknas tersebut menelurkan beberapa tuntutan yang ditujukan kepada “jajaran eksekutif dan legislatif Republik Indonesia”, diantaranya agar Undang-undang no. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal asing dicabut dan diganti dengan “undang-undang yang seharusnya dapat memberikan ruang lebih banyak untuk pertumbuhan ekonomi lokal, dalam hal ini mendorong ekonomi lokal menjadi pilar kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia.”

Salah satu gagasan yang diajukan untuk mencapai  kedaulatan ekonomi adalah “nasionalisasi aset asing”.

Menurut Ketua GMNI Bogor Raya, Desta Lesmana, aset asing jelas tidak menguntungkan bagi rakyat dan hanya menguntungkan asing dan segelintir kelompok saja. “Contohnya Freeport, dimana bangsa asinglah yang meraup keuntungkan dari eksploitasi tanah Papua tersebut,” jelasnya kepada KM,

Selain membatasi kepemilikan aset bagi pihak asing, Desta juga mengatakan bahwa amanat UUPA No.5 tahun 1960 yang membatasi kepemilikan tanah harus diterapkan. “Sudah jadi rahasia umum bahwa pejabat, politisi dan pengusaha menguasai tanah melebihi apa yang sudh dibatasi oleh UU itu, jadi pemerintah harus berani menyita tanah itu dan  dan mendistribusikan kembali kepada rakyat yang belum memiliki tempat tinggal dan tidak memiliki tanah untuk menggarap,” ujarnya.

Advertisement

Terkait juga dengan masalah kepemilikan tanah, GMNI dalam loknasnya juga menuntut revisi atas UU Pengadaan Tanah yaitu UU nomer 2 tahun 2012, serta penerapan kebijakan pembebasan tanah sengketa untuk menunjang pertumbuhan “ruang-ruang ekonomi masyarakat,” serta menuntut peran pemerintah dalam proses distribusi merata atas “penguasaan tanah sepihak oleh swasta.”

Guna mendorong ekonomi mandiri bagi masyarakat Indonesia, GMNI juga menuntut diterapkannya “kebijakan ekonomi politik dalam ruang mikro maupun makro dan menjangkau ruang-ruang pencerdasan masyarakat dalam hal manajemen usaha yang didasari oleh nilai-nilai gotong royong atau koperasi secara serentak di Indonesia.”

Adapun tuntutan terakhir organisasi aktivis mahasiswa itu adalah agar “ditutupnya keran kerjasama politik maupun ekonomi yang merugikan Bangsa Indonesia, dan menjalankan corak yang berdaulat dalam segala kegiatan berbangsa dan bernegara sesuai nilai-nilai konstitusi yaitu nilai-nilai yang termaktub di dalam Pancasila dan undang-undang dasar 1945.” (HJA)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*