Diduga Pembangunan SMKN 3 Depok Mangkrak “Karena Ulah Walikota Lalu”

Lokasi pembangunan SMKN 3 Depok yang kini mangkrak (dok. KM)
Lokasi pembangunan SMKN 3 Depok yang kini mangkrak (dok. KM)

DEPOK (KM) – Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok Indah Lestari memastikan belum ada anggaran yang dicairkan dalam proyek pembangunan gedung SMKN 3 Depok senilai Rp 848 Juta, yang kini mangkrak. Karenanya ia menyebutkan tidak ada kerugian negara atau APBD Depok dalam kasus ini.

“Sama sekali belum ada pencairan dana anggarannya. Dan kini sudah di cut off. Sebab dalam kontrak, batas waktu pelaksanaan sudah selesai. Jadi terpaksa kita cut off,” tegas Indah kepada wartawan kupasmerdeka.com, Jumat (20/5).

Karena di cut off atau dihentikan, sangat wajar pengerjaan gedung SMKN 3 Depok tidak lagi dilakukan kontraktor dan kini mangkrak. Menurutnya, dana yang dianggarkan untuk proyek tersebut sebesar sekitar Rp 848 Juta, dari APBD 2015 tidak terserap.

Ke depan, kata dia, Pemkot Depok tidak akan lagi menganggarkan dana untuk pembangunan lanjutan SMKN 3 Depok serta semua sekolah setingkat SMU Negeri lainnya di Depok.

Sebab kata dia, sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Pemerintahan Daerah (Pemda) menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi akan mengelola pendidikan menengah, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dari SD hingga SMP sederajat.

“Jadi karena kewenangan pengelolaannya dilimpahkan ke Provinsi, untuk pembangunan fisik sekolah menengah tidak dianggarkan lagi oleh Pemkot Depok. Semuanya akan menjadi pengelolaan Provinsi,” kata Indah.

Ke depan, kata Indah, pembangunan lanjutan SMKN 3 Depok di Jalan Tipar Situ, Mekarsari, Depok, akan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jabar dan bukan lagi Pemkot Depok.

“Untuk SMKN 3, apakah pembangunan dibatalkan atau dipindahkan, belum ada konfirmasi apapun dari Provinsi ke kami soal itu,” kata Indah.

Mengenai informasi yang menyebutkan bahwa lahan dimana gedung SMKN 3 Depok adalah lahan sengketa, Indah enggan menanggapinya lebih jauh.

“Untuk lahan, lebih jelasnya bagian aset yang berwenang. Kami di Dinas Pendidikan cuma sebagai pengguna lahan Fasos fasum yang ditunjuk oleh Pemkot Depok,” kata Indah.

LSM Ancam Gugat Indikasi Pelanggaran

Sebelumnya, Ketua LSM Komite Aksi Pemberantasan Organ Korupsi (Kapok), Kasno mengancam akan membawa hal ini ke proses hukum dan melaporkannya ke Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Ia menyebutkan sudah memegang sejumlah bukti adanya pelanggaran aturan yang dilakukan Wali Kota Depok saat lelang proyek ini tahun 2015, yakni Nur Mahmudi Ismail serta Badan Anggaran DPRD Depok.

Karenanya diduga ada kerugian negara atas mangkraknya pembangunan gedung SMKN 3 Depok di Mekarsari, Cimanggis, tersebut. “Karenanya dalam waktu dekat kita akan laporkan terkait proyek ini ke Ditreskrimsus Polda Metro Jaya,” kata Kasno, Kamis (19/5).

Advertisement

Menurut Kasno, dengan di cut off nya proyeknya ini, sangat mungkin ada kerugian negara yang terjadi. “Jadi kita akan uji dan bawa hal ini lewat proses hukum,” kata Kasno.

Ia menuding mangkraknya pembangunan gedung SMKN 3 Depok senilai Rp 848 Juta, akibat kelalaian Pemkot Depok dan DPRD Depok. Menurutnya, dari hasil penelusurannya, lahan dimana gedung sekolah akan dibangun itu adalah lahan sengketa. Dimana lahan diklaim milik salah satu warga dan para ahli warisnya, sementara pihak pengembang perumahan Pondok Mekarsari juga mengklaim lahan itu fasos fasum mereka dan sudah diserahkan ke Pemkot Depok.

“Jadi karena lahannya lahan sengketa, kenapa pembangunan gedung sekolah yang dianggarkan sejak tahun 2014 lalu itu bisa lolos? Ini pasti ada permainan atau paling tidak kelalaian Wali Kota Depok saat itu dan Badan Anggaran DPRD Depok,” kata Kasno.

Sebab kata dia saat dana pembangunan dianggarkan sudah harus ada legalitas lahan serta IMB yang dikeluarkan.
“Jadi Wali Kota Depok saat itu Nur Mahmudi, yang mengusulkan pembangunan, sudah melanggar aturan juga Banggar DPRD Depok yang mensahkan usulan. Karena proyek pembangunan dianggarkan di lahan sengketa,” katanya.

Selain itu kata dia, dari hasil temuannya penyelidikan kultur tanah atau soil test atas lahan tersebut juga fiktif. “Belum lagi dasar hukum peruntukan lahan serta detail engenering design tidak sesuai titik lokasi lahan,” katanya.

Dari sejumlah temuan itu, menurut Kasno diduga ada kerugian negara dan Wali Kota Depok saat itu sudah melanggar sejumlah aturan bersama Badan Anggaran DPRD Depok.

“Diantaranya melanggar UU RI No 28/2002 tentang Bangunan Gedung terkait sejumlah perizinannya, serta PP RI No 36/2005 juga tentang Bangunan gedung,” kata Kasno.

Sebab saat pembangunan dilakukan atau bahkan diusulkan oleh Wali Kota Depok, semua izin termasuk lahan kepemilikan harus jelas dan bukan lahan sengketa. “Juga termasuk soal DED dan penyelidikan kontur tanahnya. Karenanya ada pelanggaran aturan di sini,” kata Kasno.

Untuk itu ia meminta Pemkot Depok, mengkaji ulang dan memverifikasi lagi pembangunan di lahan tersebut. “Apalagi infonya juga pembangunan terhenti karena ahli waris pemilik lahan protes,” katanya. (Gie)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*